Sentilan Prasetyo Edi ke Presiden PKS: Diminta Baca Sejarah Usai Sebut Anies Gagal Lepas Saham Bir karena PDI-P

Janji yang dimaksud adalah menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker.

Syaikhu menyampaikan, janji itu tak bisa diwujudkan oleh Anies lantaran tidak mendapat persetujuan dari partai besar.

"Kita punya pengalaman ketika Mas Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, beliau punya program yang sangat bagus, yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir, ternyata itu enggak dilakukan," kata Syaikhu di acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023).

"Kenapa? Partai-partai besar ternyata enggak ingin terjadi penarikan saham. Akhirnya enggak terwujud. PDI-P enggak setuju," imbuh Syaikhu.

Disuruh baca sejarah

Berkait apa yang disampaikan Syaikhu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara.

Prasetyo meminta Syaikhu untuk mencari tahu lebih jauh mengenai sejarah kepemilikan saham bir Anker.

"Suruh baca sejarah PT Delta Djakarta deh. Itu aja jawaban saya," ujar Prasetyo saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

Prasetyo menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak pernah membeli saham PT Delta Djakarta. Saham itu merupakan pemberian sejak zaman Belanda.

Ia menekankan, keberadaan saham Pemprov DKI pada bisnis bir untuk mengontrol penjualannya agar tidak disalahgunakan.

"Takutnya disalahgunakan oleh anak-anak kecil. Karena saham di bir dibuka oleh Pemprov, dikasih saham 26 sekian persen," ucap Prasetyo.

"Kalau tidak dikontrol bagaimana nanti masyarakat, nanti bisa mabuk semua. Karena itu kan sebagai ibu kota negara, kita ada pariwisata, atau tamu negara. Kok gubernur mau menghilangkan itu yang tak tahu sejarah PT Delta. Bukan masalah ini haram atau tidak haram," imbuh dia.

Bantu pendapatan Pemprov DKI selama Covid-19

Prasetyo mengatakan, keberadaan saham pada perusahaan bir PT Delta Djakarta membantu pendapatan Pemprov DKI selama pandemi Covid-19.

Menurut Prasetyo, pendapatan Pemprov DKI melalui kepemilikan saham di perusahaan bir itu merupakan yang terbesar kedua setelah badan usaha milik daerah (BUMD) Bank DKI.

"Iya waktu kita (pandemi) Covid-19 dapat dana dari situ. Untuk membantu PAD kita, ini kan (pemasukan) Bank DKI, kedua ya PT DLTA itu," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengemukakan, Pemprov DKI memiliki saham PT Delta Djakarta Tbk sebesar 26,25 persen yang tercatat pada 2023 ini.

Selain itu, kata Prasetyo, Pemprov DKI tidak pernah diberikan penyertaan modal daerah (PMD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setiap tahun.

"Iya. Tak pernah kita kasih penyertaan modal lho. Kalau tak salah 26,8 persen sekian, tapi cek lagi," ucap Prasetyo.

Sebagai informasi, Anies sempat berjanji menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta.

Anies melontarkan niatan tersebut karena ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras. Tak elok rasanya jika pemerintah daerah sampai menjadi pemilik perusahaan minuman keras.

Di samping itu, ia mengatakan bahwa 26,25 persen saham PT Delta Djakarta yang dimilik Pemprov DKI tidak menguntungkan.

Dengan menjual saham tersebut, uangnya bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Setelah terpilih, Anies Baswedan bersama wakilnya kala itu, Sandiaga Uno, memang pernah mengumumkan akan melepas saham di PT Delta Djakarta pada 16 Mei 2018. Namun, hal itu belum terealisasi hingga kini.

Salah satu sebabnya yakni alotnya pembahasan di DPRD DKI untuk meloloskan persetujuan penjualan saham DLTA yang diusulkan Anies Baswedan.

Janji kampanye Anies Baswedan soal pelepasan saham DLTA juga sempat muncul lagi ke permukaan ketika masyarakat dihebohkan dengan adanya aturan investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Namun, aturan ini sudah dicabut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari khalayak serta masukan dari para pemuka agama.

(Tim Redaksi: Fika Nurul Ulya, Muhammad Isa Bustomi, Sabrina Asril, Irfan Maullana, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)