Pemprov DKI Tambah Lokasi Distribusi Pangan Murah untuk Cegah Antrean Membeludak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah lokasi dan jadwal pendistribusian bantuan pangan murah untuk masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi membeludaknya antrean penerima bantuan pangan murah, seperti pendistribusian sebelumnya.

"Sekarang ini kami melakukan penambahan titik distribusi dari 193 menjadi 289," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Untuk memudahkan masyarakat, kata Eliawati, Dinas KPKP juga menggandeng Pasar Jaya membuat layanan reservasi nomor antrean secara daring.

Layanan tersebut kini sedang disempurnakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar mudah diakses masyarakat.

"Jadi nanti akan mendapatkan nomor antrean. Masyarakat bisa lihat mau ambil tanggal berapa, jam berapa di gerai mana," kata Eliawati.

"Platformnya yang buat Pasar Jaya, disempurnakan oleh Diskominfotik supaya masyarakat gampang (akses), pakai ponsel apapun bisa," sambungnya.

Selain itu, Dinas KPKP juga berencana menambah jadwal pendistribusian bantuan pangan murah, untuk peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Eliawati mengatakan, jajarannya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengatur skema pendistribusian bertahap.

"Kalau dulu kan langsung tuh, menumpuk. Sekarang kami koordinasi, misal minggu kedua SD, minggu selanjutnya SMP dan SMA. Ini salah satu upaya supaya tidak terjadi penumpukan," pungkasnya.

Antrean panjang dan pungli

Persoalan distribusi pangan murah untuk pemegang KJP sempat disorot Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi PKS Suhud Alynudin mengungkap pembagian pangan yang kacau balau di lapangan. 

Warga harus datang ke lokasi sejak pukul 03.00 WIB jika ingin mendapat nomor antrean. Warga bahkan harus membayar sejumlah uang jika ingin mendapat antrean terdepat. 

Dalam sidang paripurna, Suhud memutarkan bukti rekaman seorang warga yang ditawari membayar Rp 50.000 jika ingin mendapatkan antrean terdepan.

Sementara itu, untuk mendapatkan nomor antrean di urutan tengah, warga harus membayar Rp 20.000.

"Ini pimpinan realitas di lapangan. Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," kata Suhud.