Saat B2W Cabut Predikat Jakarta sebagai "Kota Ramah Sepeda" gara-gara Pemprov Tak Konsisten Dukung Pesepeda

Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima menjelaskan, pencabutan predikat itu dilakukan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini dianggap tak konsisten dalam pembangunan fasilitas untuk pesepeda.

"Per hari ini, Selasa 7 November 2023, anugerah tersebut kami cabut kembali, dan menyatakan Kota Jakarta gugur mendapat predikat sebagai Kota Ramah Sepeda," ujar Fahmi dalam keterangan resminya, Selasa (7/11/2023).

Banyak langkah yang bertolak belakang

Fahmi menerangkan, pihaknya telah melakukan evaluasi terkait pencabutan predikat Kota Ramah Sepeda sambil melihat arah kebijakan Pemprov DKI terhadap para pesepeda.

Hasilnya, banyak langkah yang bertolak belakang dengan semangat B2W untuk memfasilitasi, menjamin keamanan dan keselamatan pesepeda.

"Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu," kata Fahmi.

Tak konsisten dukung kegiatan bersepeda

Fahmi menilai, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak konsisten dalam mendukung kegiatan bersepeda.

Sebab, kebijakan-kebijakan yang diambil justru menunjukkan ketidakberpihakan terhadap para pesepeda di Jakarta.

"Pj Gubernur justru menggusur kebijakan sebelumnya. Kami anggap malapraktik tata kelola jalur sepeda," ujar Fahmi.

Fahmi menjelaskan, Pemprov DKI yang tak lagi menganggarkan pembangunan jalur sepeda pada 2024 merupakan salah satu contoh ketidakberpihakan terhadap para pesepeda di Jakarta.

Selain itu, penggusuran pedestrian dan jalur sepeda di wilayah Santa, Jakarta Selatan, untuk merekayasa lalu lintas menjadi contoh lainnya.

Hal tersebut, lanjut Fahmi, menjadi alasan B2W memutuskan mencabut predikat "Kota Ramah Sepeda" untuk DKI Jakarta.

Menurut Fahmi, B2W sebelumnya memberikan predikat Kota Ramah Sepeda untuk Jakarta karena dianggap mempunyai sistem tata kota yang baik untuk bersepeda.

Terlebih, pembangunan jalur sepeda juga dilakukan secara masif dengan penyediaan anggaran mencapai Rp 119 miliar untuk tiga tahun.

"Kami berpandangan tidaklah baik mempertahankan penghargaan itu. Sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," pungkas Fahmi.

(Tim Redaksi: Tria Sutrisna, Jessi Carina, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)