Pemprov DKI Klaim Dukung Pesepeda, Sebut Pelihara 7 Titik Jalur di Jalan Protokol Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaklaim pihaknya telah mendukung para komunitas pengendara sepeda dalam segala bentuk kegiatan di Ibu Kota.

Pernyataan Syafrin menyusul anggapan komunitas Bike to Work (B2W) yang menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak konsisten dalam mendukung kegiatan bersepeda.

"Sebagai Langkah konkret komitmen prioritas dalam mendukung penyediaan lajur sepeda yang aman, selamat dan nyaman bagi masyarakat Jakarta," ujar Syafrin dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).

Syafrin mengatakan, bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap para pesepeda itu dengan cara memelihara tujuh lajur sepeda yang tersebar di jalan protokol Jakarta.

Adapun ketujuh lokasi jalur sepeda itu antara lain di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan RS Fatmawati, Jalan Tomang Raya, dan Jalan Imam Bonjol.

"Pada Tahun 2023 ini, dilakukan pemeliharaan terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas untuk lajur sepeda sepanjang 28 kilometer," kata Syafrin.

Pemprov DKI juga telah melakukan pengawasan dan perawatan pada fasilitas jalur sepeda di Jakarta demi memastikan keamanan dan keselamatan para pesepeda.

Salah satu upaya yang telah dilakukan yakni pembongkaran stick cone lajur sepeda yang rusak karena tertabrak oleh kendaraan bermotor.

"Stick cone yang rusak itu kemudian diganti dengan pemasangan paku jalan solar cell," ucap Syafrin.

Berikut stick cone jalur sepeda di Jakarta yang dibongkar :

Sebelumnya, komunitas pengendara sepeda Bike to Work (B2W) menyebut kebijakan Heru seolah menunjukkan tidak berlanjutnya upaya memfasilitasi para pengendara sepeda di Jakarta.

"Pj Gubernur justru menggusur kebijakan sebelumnya. Kami anggap malapraktik tata kelola jalur sepeda," ujar Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (7/11/2022).

Fahmi mencontohkan, Pemprov DKI yang tidak lagi menganggarkan pembangunan jalur sepeda pada 2024.

Bahkan, Pemprov DKI juga pernah menggusur pedestrian dan jalur sepeda di wilayah Santa, Jakarta Selatan, untuk merekayasa lalu lintas.

Hal tersebut, lanjut Fahmi, menjadi alasan B2W memutuskan mencabut predikat "Kota Ramah Sepeda" untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021.

"Kami berpandangan tidak lah baik mempertahankan penghargaan itu. Sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," kata Fahmi.

Fahmi menerangkan, B2W memberikan predikat "Kota Ramah Sepeda" untuk Jakarta karena dianggap mempunyai sistem tata kota yang baik untuk bersepeda.

Pembangunan jalur sepeda di Jakarta juga dilakukan secara masif dengan penyediaan anggaran mencapai Rp 119 miliar untuk tiga tahun.

"Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu," kata dia.