Demo Tuntut Kenaikan UMP DKI 2024 di Balai Kota Ricuh, Massa Buruh Dibubarkan Paksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi membubarkan paksa massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa jelang pengumuman upah minimum provinsi (UMP) DKI 2024 di Balai Kota, Selasa (21/11/2023).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, pembubaran paksa dilakukan karena unjuk rasa serikat pekerja berujung ricuh.

Massa aksi tampak mendorong pagar besi Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Pagar itu pun roboh, sedangkan dinding betonnya rusak.

"Saya minta aksi untuk membubarkan diri. Aksi ini sudah anarkis," teriak Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo.

Susatyo menegaskan, pembubaran aksi penyampaian pendapat dilakukan karena demonstran telah merusak fasilitas.

"Aksi ini sudah melakukan perusakan, sesuai Undang-Undang kami membubarkan (paksa) aksi ini," kata Susatyo.

Sejumlah polisi membawa tongkat dan tameng, mereka mendekati massa aksi dan meminta para demonstran membubarkan diri.

"Terima kasih massa aksi telah bubar secara tertib," kata Susatyo.

Untuk diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut bakal menetapkan upah UMP DKI Jakarta 2024, Selasa ini.

Kenaikan UMP DKI 2024 ditetapkan melalui sidang Dewan Pengupahan yang sebelumnya digelar pada Jumat (18/11/2023).

Sidang digelar melibatkan pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.

Namun, sidang tersebut berakhir buntu karena tiga unsur Dewan Pengupahan mengusulkan besaran UMP yang berbeda.

Unsur pengusaha (Apindo DKI) dan Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP 2024 DKI Jakarta sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Namun, Apindo dan Pemprov DKI mengusulkan nilai variabel alfa yang berbeda.

Variabel alfa adalah indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilainya antara 0,1 sampai 0,3.

Apindo mengusulkan alfa 0,2 sehingga UMP DKI naik menjadi Rp 5.043.000, sedangkan Pemprov DKI mengusulkan alfa 0,3 dengan UMP sebesar Rp 5.063.000.