Tidak Menyesal Bikin Konten "Lord Luhut", Fatia: Kami Lakukan demi Kepentingan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yaitu Fatia Maulidiyanti tidak menyesal telah membuat konten siniar atau podcast bersama Haris Azhar.

"Saya tidak menyesali yang telah saya lakukan bersama dengan Haris Azhar, karena yang kami sampaikan pada konten YouTube tersebut semata-mata demi kepentingan publik, memberikan fakta kepada publik untuk dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," kata Fatia saat membacakan nota pembelaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (27/11/2023) malam.

Bagi Fatia, tidak perlu ada yang disesalkan atas apa yang ia dan Haris Azhar lakukan.

Sebab, konten yang dibuat dalam YouTube Haris Azhar adalah bagian dari tanggung jawab publik dirinya sebagai aktivis dan peneliti.

Isi konten yang ada dalam siniar itu juga merupakan hasil riset sembilan organisasi masyarakat sipil.

Sembilan organisasi itu antara lain KontraS, YLBHI, LBH Papua, Walhi, Walhi Papua, Greenpeace, Pusaka Bentala Rakyat, Trend Asia dan JATAM. Organisasi-organisasi itu kemudian tergabung dalam koalisi #BersihkanIndonesia.

Dirinya pun menyesalkan mengapa yang dia ucapkan dalam siniar itu dianggap sebagai ancaman. Meski begitu, Fatia tidak dapat meminta maaf dengan apa yang telah disampaikan di konten yang sudah ia buat.

"Ucapan saya di dalam siaran youtube itu satu kesatuan dengan apa yang ditemukan dalam riset. Riset merupakan sebuah temuan dan deskripsi ilmiah yang patutnya terus diuji dan dikembangkan, bukan dipidana," kata Fatia.

"Riset atau penelitian ialah sumber pengetahuan yang semestinya dihargai oleh negara dan penyelenggara publik," tegas dia.

Agenda sidang terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kini masuk dalam pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Mereka berdua dituntut hukuman penjara oleh JPU dengan masa tahanan yang berbeda.

Haris dituntut 4 tahun penjara, sementara Fatia dituntut 3,5 tahun.

Tuntutan itu diberikan karena keduanya dianggap terbukti melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang kasus pencemaran nama baik ini bermula saat Haris dan Fatia berbincang dalam podcast di kanal YouTube berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam".

Dalam video tersebut, keduanya menyebut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.