Pemprov DKI Diminta Ajukan Wisma Atlet Jadi Gudang Logistik Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengajukan izin penggunaan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, hal ini bisa menjadi solusi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik untuk wilayah Kemayoran.

“Ini seharusnya kan bisa diupayakan Wisma Atlet agar diizinkan. Karena ini menyangkut Pemilihan Presiden juga. Dengan begitu Pemerintah Pusat ikut bertanggung jawab,” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Menurut Inggard, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mencoba melobi Pusat agar mengizinkan penggunaan fasilitas tersebut. Sebab, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi tempat bagi KPU DKI Jakarta.

Selain itu, penggunaan Wisma Atlet juga untuk kepentingan nasional, yakni Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif.

“Kalau ada gedung-gedung yang bisa dipakai, kenapa tidak. Buat kepentingan, bukan tingkat provinsi saja, tapi tingkat kepentingannya sudah nasional,” kata Inggard.

Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta belum memiliki kepastian tempat untuk rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebab, tempat yang saat ini disediakan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan KPU, baik dari sisi lokasi maupun ukuran bangunan.

“Iya tempatnya tidak sesuai dengan luas yang kami butuhkan kemudian letaknya di lantai 4 tanpa lift,” ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina saat dikonfirmasi, Selasa (5/12/2023).

Menurut Nelvia, tempat yang saat ini disediakan oleh pemerintah daerah adalah aula Kantor Kecamatan Kebayoran, Jakarta Pusat.

Pihaknya khawatir petugas Pemilu 2024 kesulitan menjalankan tugasnya, terutama saat penghitungan surat suara dan penyimpanan logistik.

“Jadi aksesnya kurang sesuai dengan kebutuhan kami, karena perlu tenaga ekstra untuk mengangkut logistik pemilu dan waktu ke lantai 4,” kata Nelvia.

Atas dasar itu, KPU berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mencari lokasi alternatif, untuk dijadikan tempat rekapitulasi dan gudang logistik.

“Iya jadi secara singkat kurang representatif (tempatnya). Kami berharap dicarikan tempat alternatif,” kata Nelvia.