DPRD Ingatkan Pemprov DKI Jangan Sekadar Tambah Stasiun Pemantau Kualitas Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak sekadar menambah jumlah Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) untuk menangani polusi udara.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menjelaskan, rencana Dinas Lingkungan Hidup (LH) menambah sembilan SPKU pada 2024 adalah langkah yang baik.

“Ini upaya yang baik dari Pemerintah Provinsi DKI untuk kita bisa lebih tahu posisi polusi udara,” uja Wa Ode dalam keterangan reminya, Kamis (18/1/2024).

Namun, penambahan ini perlu dibarengi dengan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan kualitas udara yang didapatkan.

“Terpenting nanti, tindak lanjut hasil pantauan ini,” kata Wa Ode.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus terus mendorong masyarakat untuk turut serta menekan polusi udara. Misalnya dengan menanam pohon, dan menguji emisi kendaraannya.

“Perbanyak tanam pohon di lingkungan kita, tidak bakar sampah. Semua kendaraan pribadi harus dipastikan lulus uji emisi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta bakal menambah sembilan SPKU baru di Ibu Kota pada 2024.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, penambahan ini diperlukan agar data kualitas udara di Ibu Kota bisa didapatkan dengan lebih maksimal.

“Kehadiran sembilan SPKU baru ini diharapkan bisa memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal dan bisa jadikan rujukan utama semua pihak,” ujar Asep dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).

Menurut Asep, Dinas LH DKI Jakarta menargetkan ada 25 SPKU di Ibu Kota hingga 2025. Jumlah ini dianggap ideal untuk bisa memantau kualitas udara di Jakarta.

Sementara itu, Asep mengungkap bahwa DKI Jakarta baru memiliki 12 SPKU yang sudah beroperasi.

“Hingga saat ini, Jakarta sudah memiliki 12 SPKU bertaraf reference-grade yang sudah berjalan, dan ditambahkan lagi sembilan di tahun ini. Targetnya 25 SPKU reference-grade pada tahun 2025. jumlah ini merupakan jumlah yang ideal,” tutur Asep.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas LH DKI Jakarta dari 12 SPKU tersebut, polusi udara di Ibu Kota pada 2023 lebih parah dibandingkan 2022.

Menurut Asep, hal ini terlihat dari tingkat konsentrasi PM 2,5 pada 2023 yang cenderung lebih tinggi.

Kondisi ini diklaim sebagai dampak dari fenomena El Nino yang berimbas pada rendahnya curah hujan.

“Gejala El Nino yang menyebabkan curah hujan rendah dalam periode lebih lama, hingga Oktober, bahkan pengaruhnya berlangsung hingga bulan Desember,” pungkas Asep.