Menengok Permukiman Kumuh di Sempur, Tak Jauh dari Istana Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Sejumlah rumah semipermanen berderet tak beraturan di bantaran Sungai Ciliwung, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Mayoritas rumah di sana dibangun dari tiang bambu, dinding triplek, dan atap seng.

Namun, ada pula rumah kokoh yang terbuat dari batu bata dan semen.

Rumah-rumah terkesan kumuh karena banyak sampah dibuang di pinggir sungai. Dinding rumah juga terlihat kusam seperti tidak pernah dicat.

Ironinya, deretan rumah itu hanya berjarak 3,5 kilometer dari Istana Bogor yang berdiri megah. Letaknya hanya terhalang Kebun Raya. Pemandangan yang cukup kontras.

Saat memasuki kawasan permukiman RT 03 RW 05, jalanan hanya bisa dilewati pejalan kaki.

Pengendara sepeda motor harus bergantian untuk melintas.

Bila berpapasan di jalan, salah satunya harus mengalah, menghentikan laju kendaraan, dan menunggu pengendara motor lain untuk melintas.

Permukiman yang sempit juga membuat beberapa rumah warga tidak terkena cahaya matahari. Bak labirin, bagi siapa pun yang belum pernah berkunjung ke sana rawan tersesat.

Butuh perhatian pemerintah

Ada 144 KK di wilayah tersebut yang terdiri dari 396 orang.

Meski permukiman kumuh dan padat penduduk, rupanya masih banyak warga yang bertahan.

Salah satu alasannya adalah karena faktor ekonomi.

Ketua RW 05 Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah Adang Rahmat mengungkapkan, kondisi wilayahnya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kota (pemkot) Bogor.

Sebab, warga sekitar termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas.

Menurut Adang, hanya segelintir warga yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan yang layak.

“Memang benar harus ada perhatian yang serius karena dari ekonomi menengah ke bawah,” tutur Adang saat diwawancarai Kompas.com, Senin (22/1/2024).

Adang menuturkan, masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh Pemkot Bogor terhadap warganya, terutama dari sisi pangan dan papan.

Dari segi pangan, bukan hanya makanan, tetapi juga minuman yang harus terpenuhi oleh warga.

Saat ini, mayoritas warga sudah menggunakan air PAM.

Warga sudah tidak bisa lagi menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari karena sudah terkontaminasi.

Sebagian warga lainnya masih mengandalkan toilet umum yang dibangun tepat di samping pinggir kali Ciliwung.

Kondisi toilet dapat dikategorikan tidak layak karena terkesan kumuh. Sebagian pintu plastik dan keramik sudah berlumut.

Sebenarnya ada bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang dibagikan setiap bulannya. Namun, pembagian bantuan ini dinilai tidak merata.

Jika di dalam satu KK memiliki pendapatan di atas Rp 4 juta, maka hak atas bantuan ini dihapus karena status keluarga dianggap mampu.

“Kalau untuk bansos kemarin-kemarin masih ada lancar, cuma enggak jelas. Sekarang biasanya dua bulan atau sebulan sekali berupa beras 10 kg. Ada beberapa yang dapat, ada juga yang awalnya dapat, terus hilang,” ucap Adang.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan warga, tidak bisa hanya mengandalkan dana kepengurusan RT atau RW setempat.

Bantuan dari pemerintah dibutuhkan untuk membantu keberlangsungan hidup warga Sempur.

Namun, kenyataannya, pemerataan pembagian bansos masih jadi masalah karena belum sempurnanya data kependudukan.

Adang mengungkapkan, data kependudukan sebelumnya diperoleh dari pihak luar, bukan dari orang-orang wilayah setempat. Dengan demikian, warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru terabaikan.

“Kalau mengandalkan pengurus RT atau RW setempat, kami pun menerima bantuan operasional (BOP) itu seberapa sih,” tutur Adang.

Butuh bantuan papan

Kebutuhahan papan juga dianggap penting bagi warga RT 03 RW 05. Bukan hanya bangunan tempat tinggal, tetapi juga bangunan fasilitas umum, salah satunya posyandu.

Ketua RT 03 RW 05 Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah Erwin Munandar menuturkan, saat ini, posyandu dan taman pendidikan Al Quran (TPA) berada di tempat yang sama.

Sehari-hari, bangunan tersebut digunakan sebagai TPA dan setiap bulannya bisa dialihfungsikan sebagai posyandu.

Namun, warga kini tidak bisa menggunakan bangunan tersebut untuk keduanya karena telah roboh.

Pembangunan posyandu menjadi prioritas saat ini, mengingat terdapat 19 anak balita yang perlu dicek kondisi kesehatan dan tumbuh kembang setiap bulannya.

“Kami hanya meminta Posyandu satu atau dua posyandu lah di RT 3 sama di RT 2. Karena posyandu di sini itu kan madrasah. Saat madrasah roboh, otomatis posyandunya tidak layak,” ucap Erwin.