Guru Besar UI: Kita Tidak Mau Demokrasi Pemilu Dirusak Perbuatan Tak Beretika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, sivitas akademika di Indonesia berkomitmen untuk menjamin pemilihan umum (pemilu) 2024 berlangsung demokratis.

Menurut dia, demokrasi sudah lama terpupuk di Indonesia sehingga tetap harus dijaga, terutama dalam kontestasi politik lima tahunan. Oleh karena itu, segala tindakan yang merusak demokrasi harus dilawan.

"Kita juga tidak mau pada 2024 ini, demokrasi kita dirusak oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara," ujar Harkristuti usai deklarasi kebangsaan di Rotunda UI, Kota Depok, Jumat (2/2/2024).

Menurut dia, anak-anak muda dari milenial hingga generasi Z harus turut serta mengawal demokrasi. Apalagi bagi yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu tahun ini. 

Dalam deklarasi kebangsaan itu, Harkristuti juga menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.

"Mereka semua harus melawan apabila ada upaya untuk mengintimidasi," kata dia.

Harkristuti menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan lah untuk menyerang pejabat atau lembaga tertentu dalam hal politik.

"Kita ini gerakan moral, bukan gerakan politik. Kita berharap para pejabat, yang politisi maupun bukan politisi, mendengar seruan kami," kata dia.

Dalam Deklarasi bertajuk "Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali”, ada empat poin terkait sikap mereka dalam mengawal pemilihan umum (pemilu) 2024.

Sivitas akademika UI menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, serta berlangsung jujur dan adil.

Mereka menuntut semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," kata Harkristuti.

Dalam seruan tersebut, mereka merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah terganggu akibat kecurangan dalam perebutan kuasa yang nihil etika.

Hal ini, kata Harkristuti, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa.

Oleh sebab itu, mereka mengaku prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia.

Saat ini, Indonesia dirasa telah menghilangkan etika dalam bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan.