Sivitas Akademika UNJ Bacakan Deklarasi, Kawal Pemilu Bersih dan Damai

Kegiatan itu bernama Deklarasi Rawamangun dengan tema “Mengawal Demokrasi untuk Pemilu Bersih dan Damai”.

Dalam kegiatan itu, Kepala Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ Ubedilah Badrun menyoroti berbagai kasus di penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa di antaranya adalah kasus Ferdy Sambo, kasus narkoba di kepolisian, kasus transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, kasus penggusuran paksa di Rempang, dan pelanggaran kode etik serta perilaku eks Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Ada juga temuan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) soal perputaran uang Rp 3,7 triliun dari tambang ilegal yang mengalir ke tim kampanye, serta polarisasi politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang menimbulkan berbagai kekisruhan sosial dan politik.

Puncak kekisruhan tersebut, kata Ubedilah, ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Padahal, saat itu, Peraturan KPU (PKPU) masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun,” tegas Ubedilah.

Berikut ini 10 pernyataan sikap sivitas akademika UNJ yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni:

1. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah terlaksananya pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta perundang-undangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan pemilu adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan konstitusi.
2. Mendesak penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan penuh kewaspadaan, profesional, dan bertanggung jawab agar terhindar dari jatuhnya korban petugas KPPS seperti pada Pemilu 2019.
3. Secara institusi, di lingkungan UNJ tidak berpihak kepada siapa pun dan kelompok mana pun. Namun, tetap menjunjung tinggi pluralitas dan demokrasi yang berkeadaban.
4. Fenomena politik saat ini sangat membahayakan masa depan demokrasi karena perilaku oknum elite politik yang telah mempertontonkan praktik kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan hukum.
5. Mendesak penyelenggara pemilu untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya yang menjunjung tinggi netralitas dan integritas sehingga dapat mengantisipasi segala macam masalah, gejala, dan peristiwa yang memungkinkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan Pemilu 2024.
6. Mendesak Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak memihak atau mengintervensi jalannya proses pemilu, tidak melakukan cawe-cawe politik, intimidasi, dan politik uang, serta tidak menggunakan fasilitas negara atas dasar kepentingan kelompok, kerabat, atau golongan yang menyimpang dari koridor demokrasi dan konstitusi.
7. Mengajak segenap masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih para calon pemimpin bangsa berdasarkan kualitas dan rekam jejak kenegarawanannya, kepemimpinannya, dan program kerja yang berpihak pada masyarakat, serta memilih karena didasarkan pada hati nurani dan keyakinan yang sungguh-sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi dari pihak tertentu.
8. Mengajak sivitas akademika UNJ dan masyarakat umum untuk menjaga dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jujur, bersih, damai, dan tanpa intimidasi.
9. Mendesak KPU dan semua pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan akurasi data 54 juta DPT yang dilaporkan oleh FNN pada 19 Januari 2024 sebagai data bermasalah.
10. Sivitas akademika UNJ mengajak para mahasiswa/mahasiswi Indonesia dan seluruh generasi muda Indonesia untuk mendampingi mereka hingga ke pintu-pintu bilik suara agar terbebas dari rasa takut atau intimidasi untuk menggunakan hak pilih sesuai hati nurani.