Isu Politik Dinasti dan Pelanggar HAM Tak Pengaruhi Prabowo-Gibran, Guru Besar UI: Isunya Tidak Turun ke Akar Rumput

Hal ini terbukti setelah pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam hasil hitung cepat atau quick count dan diprediksi memenangkan Pemilu dalam satu putaran.

"Nampaknya isu tentang dinasti, isu tentang pelanggar HAM dan sebagainya memang intropeksi untuk kalangan intelektual, kalangan akademisi," ungkap Lili dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (14/2/2024).

Lili menyampaikan, isu politik dinasti dan pelanggar HAM yang sering dikaitkan ke Prabowo-Gibran tak mudah untuk dimengerti oleh masyarakat umum, khususnya kelas menengah ke bawah.

Kerena itu, kedua isu tersebut tidak berpengaruh pada perolehan suara Prabowo-Gibran.

"Namanya ini menjadi isu elistis yang tidak turun ke akar rumput," kata Lili.

"Jadi, meskipun (isu politik dinasti dan pelanggar HAM) trending di Twitter, tapi di sekitar itu saja. Mungkin kalau kita kalkulasi seluruh Indonesia sekitar 20 persenan. Jadi dari situ ke situ saja, atau istilahnya jeruk makan jeruk, tidak sampai ke bawah," tuturnya.

Sebagai informasi, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sementara unggul 58,52 persen hitung cepat (quick count) versi Litbang Kompas.

Data itu didapat dari hitung cepat Litbang Kompas pada Kamis (15/2/2024) pukul 16.36 WIB.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 25,24 persen suara.

Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 16,24 persen suara.

Perolehan suara tersebut diperoleh dari data penghitungan yang masuk 95,50 persen, yang didapat dari total 2.000 TPS sampel.

Quick count Litbang Kompas dalam Pemilu 2024 menggunakan metodologi stratified random sampling dan memiliki margin of error sebesar 1 persen.

Quick count ini dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas.

Hasil quick count ini bukanlah hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/ 2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).