Bawaslu DKI Temukan 629 Masalah Saat Pencoblosan, Paling Banyak TPS Banjir dan Roboh

"Ada sebanyak 629 permasalahan atau kejadian khusus di TPS," ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Burhanuddin saat dikonfirmasi, Senin (19/2/2024).

Sejumlah permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dicatat Bawaslu DKI berdasarkan hasil patroli pada 14 Februari 2024.

"Data itu dari hasil patroli pengawasan di enam wilayah, yakni lima kota dan kabupaten," kata Burhanuddin.

Berikut ini masalah atau kejadian khusus pada hari pencoblosan:

1. 581 TPS banjir dan roboh
   • Jakarta Barat: 160 TPS
   • Jakarta Pusat: 81 TPS
   • Jakarta Selatan: 35 TPS
   • Jakarta Timur: 146 TPS
   • Jakarta Utara: 169 TPS
2. 66 penundaan pembukaan TPS
   • Jakarta Barat: 63 TPS
   • Jakarta Timur: 1 TPS
   • Jakarta Utara: 2 TPS
3. 18 TPS kekurangan surat suara atau logistik lainnya
   • Jakarta Barat: 1 TPS
   • Jakarta Selatan: 2 TPS
   • Jakarta Timur: 2 TPS
   • Jakarta Utara: 13 TPS
4. 18 TPS dengan peralatan pemilu dan surat suara rusak atau kurang lengkap
   • Jakarta Barat: 4 TPS
   • Jakarta Selatan: 3 TPS
   • Jakarta Timur: 3 TPS
   • Jakarta Utara: 7 TPS
   • Kepulauan Seribu: 1 TPS
5. 17 TPS yang tidak melakukan pemungutan suara karena kebanjiran
   • Sunter Jaya, Jakarta Utara: 12 TPS
   • Kelapa Gading, Jakarta Utara: 5 TPS
6. 5 TPS dipindahkan lokasinya
   • Jakarta Barat: 1 TPS
   • Jakarta Timur: 1 TPS
   • Kepulauan Seribu: 3 TPS
7. 3 kejadian surat suara sudah tercoblos
   • Jakarta Barat: 1 TPS
   • Jakarta Timur: 1 TPS
   • Jakarta Utara: 1 TPS
8. 2 kejadian surat suara salah masuk kotak suara
   • Jakarta Barat: 2 TPS
9. 1 kejadian saksi memakai pakaian dengan atribut atau warna yang mengindikasikan warna parpol
   • Jakarta Timur: 1 TPS
10. 1 kejadian surat suara tertukar
    • Kepulauan Seribu: 1 TPS

Burhanuddin mengatakan, Bawaslu DKI juga menemukan adanya dugaan pelanggaran karena warga mencoblos padahal tidak terdaftar di DPT, DPTb, dan DPK.

"Dari semua kejadian itu, kami sebagai pengawas pemilu ini telah menindaklanjuti dengan identifikasi potensi dugaan pelanggaran, potensi PSU (pemungutan suara ulang), PPS (pemungutan suara susulan), dan PSL (pemungutan suara lanjutan)," kata Burhanuddin.