"Real Count" Pileg DPRD DKI Data 49,27 Persen: PKS dan PDI-P di Posisi Teratas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PKS unggul sementara dalam perolehan suara Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024. Di posisi kedua hingga keempat terdapat PDI-P, Gerindra dan Nasdem.

Data tersebut berdasarkan hasil real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hingga Rabu (21/2/2024) pukul 07.30 WIB, total suara yang masuk sebesar 49,27 persen atau dari 15.159 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta. Total TPS di Ibu Kota sendiri berjumlah 30.766.

PKS saat ini tercatat memperoleh suara tertinggi yakni 17,19 persen. Kemudian PDI-P dengan perolehan sementara sebesar 14,35 persen.

Selain kedua partai tersebut, Gerindra yang menduduki posisi ketiga sementara ini sudah memperoleh suara 12,12 persen. Keempat adalah Nasdem dengan perolehan suara 8,21 persen.

Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg 2024 untuk wilayah DKI Jakarta:

1. PKB: 7,1 persen

2. Partai Gerindra: 12,12 persen

3. PDI-P: 14,35 persen

4. Golkar: 8,08 persen

5. Partai Nasdem: 8,21 persen

6. Partai Buruh: 1,22 persen

7. Partai Gelora: 0,91 persen

8. PKS: 17,19 persen

9. PKN: 0,37 persen

10. Partai Hanura: 0,56 persen

11. Partai Garuda: 0,28 persen

12. PAN: 7,38 persen

13. PBB: 0,33 persen

14. Partai Demokrat: 7,33 persen

15. PSI: 8,15 persen

16. Perindo: 2,76 persen

17. PPP: 2,63 persen

18. Partai Ummat: 1,01 persen.

Sebagai informasi, data yang tersaji di dalam situs web KPU bukanlah hasil resmi penghitungan suara. Data ini adalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara sementara yang dilakukan KPU.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.

KPU RI melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (15/2/2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).