"Real Count" Pileg DPR di DKI Jakarta Data 55,13 Persen: PKS Unggul Sementara, Disusul PDI-P dan Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Perolehan suara sementara PKS dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI di DKI Jakarta, masih merangkak naik.

Hal tersebut berdasarkan hasil hitung atau real count sementara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Per Selasa (27/2/2024), pukul 04.00 WIB, total perolehan suara yang total suara yang masuk adalah 55,13 persen atau 16.961 dari 30.766 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta.

Dalam perhitungan suara resmi versi KPU itu, PKS masih berada di posisi teratas. PKS memperoleh suara tertinggi, yakni 372.507 suara atau 19.1 persen.

Posisi berikutnya yakni PDI-P dengan 271.359 suara atau 15,82 persen, lalu Gerindra dengan peroleh 173,738 suara atau 10,13 persen.

Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg DPR RI 2024 untuk wilayah DKI Jakarta :

1. PKB: 6,43 persen

2. Gerindra : 10,13 persen

3. PDI-P : 15,82 persen

4. Golkar : 99,5 persen

5. NasDem : 6,86 persen

6. Partai Buruh : 1,2 persen

7. Partai Gelora : 0,87 persen

8. PKS : 19.1 persen

9. PKN : 0.28 persen

10. Hanura : 0,45 persen

11. Partai Garuda : 0.27 persen

12. PAN : 7,41 persen

13. PBB : 0.31 persen

14. Demokrat : 5,6 persen

15. PSI : 9,1 persen

16. Perindo : 2,33 persen

17. PPP : 3,06 persen

18. Partai Ummat : 0,83 persen.

Sebagai informasi, untuk bisa masuk ke parlemen di Senayan, partai politik harus melewati syarat ambang batas atau parliamentary threshold.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional.

Adapun data yang tersaji di dalam web KPU tersebut hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.