Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Pasar Minggu, Ningsih (38) tidak setuju dengan wacana sekolah gratis di Jakarta dengan konsekuensi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihapus.

“Untuk usulan tersebut, saya sebagai orang tua yang anaknya sekolah di negeri, saya tidak setuju untuk sekolah gratis tersebut,” kata Ningsih saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/3/2024).

Ningsih mengaku masih sangat membutuhkan KJP untuk mendukung pendidikan anaknya. Sementara untuk sekolah gratis, saat ini sekolah anaknya juga sudah menerapkan itu. 

“Karena sekolah negeri saat ini juga sudah gratis dan untuk beberapa anak dapat KJP dan juga KJP sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak,” ujar Ningsih.

Dengan begitu, Ningsih berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertahankan KJP.

“Iya, khawatir juga kalau sampai KJP dihapus. Lebih baik seperti ini, sekolah tetap gratis, KJP tetap jalan,” ujar Ningsih.

Warga Pasar Minggu yang lain, Suherni (50) menganggap wacana sekolah gratis di Jakarta akan menjadi program yang adil bagi seluruh masyarakat.

“Lebih adil (sekolah gratis). Yang jelas, meringankan orangtua yang berpenghasilan menengah ke bawah seperti saya,” kata Suherni.

Suherni mempunyai dua anak yang salah satunya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta Selatan.

Kendati demikian, anak bungsu Suherni ini tidak mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena ia sengaja tidak mengurusnya sejak awal.

“(Alasan enggak urus KJP) karena waktu zaman awal banget kan KJP benar-benar buat orang yang tidak mampu. Jadi, saya enggak mengurus karena takut yang enggak mampu enggak kebagian,” kata Suherni.

“Waktu itu juga suami saya pekerjaannya lagi enak. Jadi, saya merasa masih bisa biayain sekolah anak saya,” lanjutnya.

Dengan adanya wacana sekolah gratis tetapi konsekuensinya KJP dihapus, Suherni menyambut baik.

Namun, ia tidak menampik bahwa akan ada pihak yang merasa kehilangan KJP setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sekolah gratis.

“Kalau bagi orang yang sangat membutuhkan, akan sangat sedih merasa kehilangan. Tapi, banyak penerima KJP itu yang salah sasaran,” ujar Suherni.

“Banyak orang mampu, tapi dalam hidupnya mendramatisir seakan tidak mampu. Padahal, dia punya kontrakan, punya motor, atau mobil. Gaya hidupnya tidak sesuai sama dia yang dapat KJP,” tambahnya.

Oleh karena itu, bagi Suherni, wacana sekolah gratis tampaknya akan sangat adil untuk seluruh warga Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyatakan, akan ada konsekuensi jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, jika program sekolah gratis diberlakukan, penyaluran bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak lagi relevan.

"Kalau nanti (diberlakukan) sekolah gratis, maka tak ada lagi itu yang namanya bansos itu (KJP)," ujar Purwosusilo kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji usulan sekolah gratis, baik untuk negeri maupun swasta, di Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Abdul Aziz Muslim sebelumnya menyebutkan, masih banyak pelajar sekolah swasta di Ibu Kota yang tak terdata sebagai penerima manfaat KJP.

Oleh karena itu, Aziz berharap program KJP dihapus dan anggarannya dialihkan untuk menggratiskan biaya pendidikan semua sekolah di Jakarta, termasuk swasta.

"Saya berharap kalau KJP itu dihapus. Lalu disamakan saja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran," ujar Aziz dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan hal yang sama.

Ia meminta agar program bantuan sosial KJP lebih baik dihentikan jika masih tidak tepat sasaran.

Anggaran KJP itu disebut bisa dialokasikan untuk program yang dapat dialihkan untuk menggratiskan biaya sekolah di Ibu Kota.

"Hal ini untuk menghindari apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap seluruh anggota dewan terkait KJP yang tidak pernah selesai," ujar Basri dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (4/8/2023).

"Karena apa? KJP sendiri tidak tepat sasaran, banyak permasalahan, tidak merata dan tidak adil," sambungnya.