Salin Artikel

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Pasar Minggu, Ningsih (38) tidak setuju dengan wacana sekolah gratis di Jakarta dengan konsekuensi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihapus.

“Untuk usulan tersebut, saya sebagai orang tua yang anaknya sekolah di negeri, saya tidak setuju untuk sekolah gratis tersebut,” kata Ningsih saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/3/2024).

Ningsih mengaku masih sangat membutuhkan KJP untuk mendukung pendidikan anaknya. Sementara untuk sekolah gratis, saat ini sekolah anaknya juga sudah menerapkan itu. 

“Karena sekolah negeri saat ini juga sudah gratis dan untuk beberapa anak dapat KJP dan juga KJP sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak,” ujar Ningsih.

Dengan begitu, Ningsih berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertahankan KJP.

“Iya, khawatir juga kalau sampai KJP dihapus. Lebih baik seperti ini, sekolah tetap gratis, KJP tetap jalan,” ujar Ningsih.

Warga Pasar Minggu yang lain, Suherni (50) menganggap wacana sekolah gratis di Jakarta akan menjadi program yang adil bagi seluruh masyarakat.

“Lebih adil (sekolah gratis). Yang jelas, meringankan orangtua yang berpenghasilan menengah ke bawah seperti saya,” kata Suherni.

Suherni mempunyai dua anak yang salah satunya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta Selatan.

Kendati demikian, anak bungsu Suherni ini tidak mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena ia sengaja tidak mengurusnya sejak awal.

“(Alasan enggak urus KJP) karena waktu zaman awal banget kan KJP benar-benar buat orang yang tidak mampu. Jadi, saya enggak mengurus karena takut yang enggak mampu enggak kebagian,” kata Suherni.

“Waktu itu juga suami saya pekerjaannya lagi enak. Jadi, saya merasa masih bisa biayain sekolah anak saya,” lanjutnya.

Dengan adanya wacana sekolah gratis tetapi konsekuensinya KJP dihapus, Suherni menyambut baik.

Namun, ia tidak menampik bahwa akan ada pihak yang merasa kehilangan KJP setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sekolah gratis.

“Kalau bagi orang yang sangat membutuhkan, akan sangat sedih merasa kehilangan. Tapi, banyak penerima KJP itu yang salah sasaran,” ujar Suherni.

“Banyak orang mampu, tapi dalam hidupnya mendramatisir seakan tidak mampu. Padahal, dia punya kontrakan, punya motor, atau mobil. Gaya hidupnya tidak sesuai sama dia yang dapat KJP,” tambahnya.

Oleh karena itu, bagi Suherni, wacana sekolah gratis tampaknya akan sangat adil untuk seluruh warga Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyatakan, akan ada konsekuensi jika usulan program sekolah gratis diterapkan di Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, jika program sekolah gratis diberlakukan, penyaluran bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak lagi relevan.

"Kalau nanti (diberlakukan) sekolah gratis, maka tak ada lagi itu yang namanya bansos itu (KJP)," ujar Purwosusilo kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji usulan sekolah gratis, baik untuk negeri maupun swasta, di Jakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Abdul Aziz Muslim sebelumnya menyebutkan, masih banyak pelajar sekolah swasta di Ibu Kota yang tak terdata sebagai penerima manfaat KJP.

Oleh karena itu, Aziz berharap program KJP dihapus dan anggarannya dialihkan untuk menggratiskan biaya pendidikan semua sekolah di Jakarta, termasuk swasta.

"Saya berharap kalau KJP itu dihapus. Lalu disamakan saja negeri atau swasta semua gratis. Kita punya anggaran," ujar Aziz dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan hal yang sama.

Ia meminta agar program bantuan sosial KJP lebih baik dihentikan jika masih tidak tepat sasaran.

Anggaran KJP itu disebut bisa dialokasikan untuk program yang dapat dialihkan untuk menggratiskan biaya sekolah di Ibu Kota.

"Hal ini untuk menghindari apa yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap seluruh anggota dewan terkait KJP yang tidak pernah selesai," ujar Basri dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (4/8/2023).

"Karena apa? KJP sendiri tidak tepat sasaran, banyak permasalahan, tidak merata dan tidak adil," sambungnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/28/17303311/wacana-sekolah-gratis-emak-emak-di-pasar-minggu-khawatir-kjp-dihapus

Terkini Lainnya

Ada Kebakaran di Revo Town, Stasiun LRT Bekasi Barat Tetap Layani Penumpang

Ada Kebakaran di Revo Town, Stasiun LRT Bekasi Barat Tetap Layani Penumpang

Megapolitan
HUT Jakarta, Warga Asyik Goyang Diiringi Orkes Dangdut di Monas

HUT Jakarta, Warga Asyik Goyang Diiringi Orkes Dangdut di Monas

Megapolitan
Ada Perayaan HUT Jakarta di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Thamrin Macet Total

Ada Perayaan HUT Jakarta di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Thamrin Macet Total

Megapolitan
Revo Town Bekasi Kebakaran, Api Diduga dari Salah Satu Tempat Makan

Revo Town Bekasi Kebakaran, Api Diduga dari Salah Satu Tempat Makan

Megapolitan
Heru Budi Bagi-bagi Kaus Saat Hadiri Perayaan HUT Jakarta di Monas

Heru Budi Bagi-bagi Kaus Saat Hadiri Perayaan HUT Jakarta di Monas

Megapolitan
Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Ahok: Secara Teori Saya Sulit Maju di Pilkada Jakarta Lagi

Megapolitan
Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Warga Padati Monas untuk Rayakan HUT Ke-497 Jakarta

Megapolitan
Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Cerita Keluarga Asal Cipanas yang Rela Menginap untuk Merasakan Euforia HUT Jakarta

Megapolitan
Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Ahok: Sekarang Saya Lebih Siap Jadi Gubernur

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Ketua DPRD DKI: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama

Megapolitan
Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Cerita Ahok Ingin Reklamasi 17 Pulau di Utara Jakarta Agar Pemprov DKI Bisa Raup Pendapatan Rp 127,5 Triliun

Megapolitan
Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Rayakan HUT Jakarta ke-497, TMII Bagi-bagi Roti Buaya ke Pengunjung

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

DPRD DKI Soroti Kemacetan dan Banjir di Jakarta Saat Rapat Paripurna

Megapolitan
Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Anies dan Ahok Tak Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Sejarah Pulau Bidadari, Dahulu Tempat Menampung Orang Sakit yang Kini Jadi Destinasi Memesona

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke