KPU Prediksi Jumlah TPS Pilkada DKI 2024 Lebih Sedikit dari Pilpres-Pileg

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2024, diperkirakan akan lebih sedikit dibandingkan Pemilu serentak 2024.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan, hal itu terjadi karena jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di setiap TPS pada pilkada DKI Jakarta akan lebih banyak.

“Sedangkan untuk jumlah DPT per TPS kan di UU atau di pemilu legislatif kan lebih sedikit ya, karena pemilu serentak empat atau lima kotak suara. Jadi jumlah pemilih per TPS-nya lebih sedikit,” ujar Dody saat kegiatan Sosialisasi Tahapan Pilgub DKI Jakarta 2024, Selasa (2/4/2024).

Pada Pilkada DKI Jakarta, kata Dody, jumlah pesertanya tak sebanyak Pileg. Alhasil, masyarakat hanya memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Kondisi ini berbeda dengan pemilu serentak 2024 yang mengharuskan warga memilih pasangan presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif dengan jumlah cukup banyak.

“Pilkada itu kan hanya beberapa pasangan calon, jadi memungkinkan jumlah pemilih per TPS-nya lebih banyak,” kata Dody.

“Ketika jumlah pemilih per TPS lebih banyak misalkan 500 atau 600 pemilu, atau paling banyak misalnya 800, tentu jumlah TPS akan berkurang,” sambung dia. 

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari menjelaskan, jumlah TPS di Ibu Kota pada Pemilu serentak 2024 mencapai 30.766 TPS.

“Pada Pilgub DKI 2024 ini diperkirakan jumlah TPS-nya sekitar 20.000,” ucap Astri.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pemungutan suara pilkada akan berlangsung pada 27 November 2024.

"KPU menyelenggarakan peluncuran Pilkada Serentak 2024 yang rencananya untuk pemungutan suara akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024," ujarnya di Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Kompas TV, Minggu (31/3.2024).

Hasyim pun mengajak KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk bekerja sesuai peraturan perundangan-undangan, dan berpegang teguh pada kode etik penyelenggara Pemilu.

“Kita bekerja dengan etos, profesional, transparan, terbuka, dan penuh integritas. Bila hal itu kita kerjakan bersama akan perkuat legitimasi proses dan hasil," kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan, Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti oleh 37 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.

Sebab, sesuai amanat undang-undang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak melakukan pilkada langsung untuk memilih gubernur dan wakil gubernur.

"Kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung," kata Hasyim.