Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membatasi kendaraan pribadi sesuai perintah yang tertuang di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Hanya saja, Gilbert mengingatkan Pemprov DKI harus memperbaiki transportasi publik yang nanti menjadi peralihan warga ketika aturan itu diberlakukan.

"Semua kota maju jumlah kendaraannya dibatasi. Tetapi transportasi publik massal harus membaik juga agar masyarakat tidak terganggu aktivitasnya," ujar Gilbert dalam keterangannya, Rabu (24/4/2023).

Pembatasan transportasi publik sesuai UU DKJ itu, kata dia, merupakan bagian kewenangan khusus perhubungan.

Gilbert mengatakan, peraturan tersebut harus diterapkan setelah status Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota yang menjadi upaya jitu guna mengatasi kemacetan.

"Pengurangan jumlah kendaraan harus menjadi target,” ucap Gilbert.

Selain itu, Gilbert menyarankan penerapan pembatasan juga sebaiknya berlaku untuk kendaraan berbasis listrik yang beroperasi di Jakarta.

"Semua juga bikin polisi lingkungan. Semua musti dibatasi, tapi terbanyak kan kendaraan BBM (bahan bakar minyak)," kata Gilbert.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) diberikan kewenangan untuk membatasi jumlah kendaraan yang dimiliki setiap warga.

Hal itu sudah dituangkan dalam UU DKJ bagian kewenangan khusus perhubungan yang meliputi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan.

“Di dalam UU khusus ini kami (pemerintah) sepakat dengan DPR memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, sampai dengan pengaturan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki masyarakat,” ujar Suhajar dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9, Senin (22/4/2024).

Menurut Suhajar, kewenangan membatasi jumlah kendaraan bagi warga diberikan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta setelah tak menjadi Ibu Kota.

Nantinya, pemerintah DKJ membuat aturan turunan untuk menjalankan kewenangan pembatasan jumlah kendaraan tersebut.

"Mungkin nanti kami dapat terapkan melalui pajak progresif yang sekarang sudah diterapkan untuk mobil. Artinya kalau masyarakat merasa bahwa membayar pajak terlalu mahal untuk mobil kedua, ketiga begitu juga kendaraan lain, itu nafsu untuk berbelanja kendaraan akan turun,” kata Suhajar.

Kendati demikian, penerapan pembatasan jumlah kendaraan yang dapat dimiliki warga, perlu dibarengi dengan kemampuan pemerintah daerah mengelola transportasi publik.

"Nah itu yang masih harus kita kembangkan, transportasi umum. Sehingga nanti orang sebagian secara masif akan melepaskan transportasi pribadinya, beralih ke transportasi umum,” kata Suhajar.