Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilema Monorel, Diteruskan atau Dihentikan

Kompas.com - 04/03/2009, 07:02 WIB

Harus digarisbawahi, pengambilalihan proyek tersebut oleh pemerintah melalui APBD Provinsi DKI Jakarta maupun APBN itu akan diambil dari dana para pembayar pajak. ”Untuk itu, perlu kehati-hatian dalam meneruskan proyek infrastruktur yang gagal karena dapat menyangkut subsidi tahunan untuk operasi dan pemeliharaan.” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono.

Dia mengatakan, kalau mau diteruskan, harus melalui tender ulang yang terbuka, kompetitif, fair, dan akuntabel kepada publik. ”Jangan mengulang kesalahan yang sama dengan menunjuk langsung investor karena telah banyak kasus di berbagai negara dengan modus seperti ini dan berakhir dengan kegagalan," kata Bambang.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji ulang proyek ini secara komprehensif. ”Lakukan kaji ulang terhadap total investasi yang telah dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Uji tuntas harus dilakukan untuk aspek teknis, finansial, dan legal,” katanya.

Di samping itu juga dilakukan analisis risiko sehingga tergambar jelas potensi risiko yang akan dipikul oleh publik. Lalu, konsultasikan kepada publik rencana proyek tersebut. Dengan demikian, masyarakat mendapat informasi atas risiko dan konsekuensi keberadaan proyek itu.

Semua hal tersebut sebetulnya sudah ada acuannya, yaitu Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur. Tinggal diikuti saja langkah-langkahnya secara konsekuen. Melalui proses yang transparan dan tender terbuka diharapkan publik mendapatkan hasil yang terbaik.

Saat ini harus dilakukan uji tuntas finansial dan legal untuk mengetahui seberapa jauh investasi sudah dilakukan. Sayangnya, proyek ini sudah membangun begitu banyak tiang pancang sehingga mau tidak mau harus diteruskan. Inilah karakteristik infrastruktur yang memiliki potensi sunk cost tinggi, di mana biaya yang tertanam tidak dapat dikembalikan.

Apabila transparansi dan akuntabilitas dijaga sejak awal, publik mungkin maklum akan kemungkinan timbulnya subsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com