Buddha Bar Ditutup, Kantor Eks Imigrasi Dikosongkan

Kompas.com - 11/03/2009, 19:45 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak usaha hiburan Buddha Bar yang berada di gedung eks Imigrasi, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, harus ditutup. Bangunan tua tersebut harus dikosongkan dan dikembalikan kepada kesepakatan awal untuk digunakan sebagai museum.

"Sewaktu aset ini akan dibeli ada kesepakatan bersama antara Pemprov dengan DPRD DKI untuk menjadikan bangunan itu sebagai museum. Bukan untuk disewakan seperti yang terjadi saat ini," papar Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta membidangi pembangunan, Muhayar RM, Rabu (11/3).

Bangunan cagar budaya itu dibeli Pemda dan DPRD periode 1999-2004 dengan anggaran sebesar Rp 32 miliar dari alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta. Pembelian bangunan cagar budaya peninggalan Belanda itu dilindungi undang-undang.

Menurut politisi dari Fraksi PKS ini, menyewakan gedung tersebut kepada swasta dan mengubah fungsi bangunan sebagai tempat usaha hiburan berarti telah terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran terutama dalam hal peruntukan. "Jadi usaha ini harus ditertibkan," tegas Muhayar.

Pengomersialisasian bangunan cagar budaya di luar peruntukan, kata Muhayar harus diusut. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI yang memberikan izin, kalau itu ada izinnya harus dikenakan sanksi tegas.

Desakan penutupan usaha yang menjadi kontroversi karena menggunakan simbol keagamaan itu juga datang dari Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta membidangi keuangan, Firmansyah. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, penggunaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa bangunan cagar budaya oleh Buddha Bar harus ditelusuri, terutama mengenai izin operasionalnya. Apalagi, bangunan tersebut berada di kawasan yang diperuntukkan untuk permukiman sehingga tidak bisa digunakan untuk tempat usaha.

"Pemprov DKI harus memberikan contoh yang baik dengan tidak seenaknya memberikan izin operasional. Harus ditertibkan, jika aset Pemprov yang digunakan tidak sesuai peruntukan," tegas Firmansyah.

Kepala BPKD DKI Jakarta Syukri Bey ketika ditanya soal perizinan penggunaan aset pemda oleh pengusaha Buddha Bar jawabnya setelah termenung sejenak, "Saya enggak begitu jelas tapi kayaknya ada dokumennya. Coba tanya ke Didit Yudiana, Kabid Pengendalian Perubahan Status Aset BPKD."

Namun, ketika dihubungi berulang kali melalui telepon genggamnya, Didit tidak menjawab.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

12 Anggota Polres Tangsel Diisukan Terkena Covid-19, Kapolres: Itu Tidak Benar

Megapolitan
Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Megapolitan
Pemprov Akan 'Grebek Lumpur' Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Pemprov Akan "Grebek Lumpur" Saluran PHB Saharjo yang Hampir 2 Tahun Tak Dikeruk

Megapolitan
PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

PHRI: Hotel Jadi Tempat Isolasi jika RSD Wisma Atlet dan RS Lainnya Sudah Penuh

Megapolitan
Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Cuti untuk Kampanye Pilkada Depok, Pradi Supriatna Tegaskan Bukan Waktunya Berleha-leha

Megapolitan
Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Kisah di Balik Video Bocah Asal Bekasi Lantunkan Ayat Al-Quran Saat Dirawat di RSPAD

Megapolitan
Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Ada Diskon 25 Persen, Ini Harga Tiket Sejumlah Kereta yang Berangkat dari Jakarta

Megapolitan
Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Melebihi Kapasitas, Kafe di Serpong Didenda Rp 5 Juta

Megapolitan
Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Akhir Pelarian Tersangka Pelecehan di Bandara Soetta, Ditangkap di Sumut Setelah Buron Berhari-hari

Megapolitan
Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Pecah Kongsi Wali Kota Depok dan Wakilnya, Bersiap 'Saling Sikut' di Masa Kampanye

Megapolitan
Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Polisi Dalami Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang

Megapolitan
UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

UPDATE 25 September: 3.572 Kasus Covid-19 di Depok, 897 Kasus Aktif

Megapolitan
Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Antisipasi Antrean Tes Swab, Pemkot Bekasi Tambah Mesin PCR di 3 RSUD

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X