"Facebookers" Bisa Tandingi Negara dan Media

Ketiga guru besar ilmu sosial itu mempertanyakan peran rating dalam mewakili kepentingan khalayak dan kemungkinan rating justru merupakan rekayasa pebisnis untuk memengaruhi opini masyarakat.

"Pemilik modal itu hanya mampu mengendalikan aset media massa dan tidak akan mampu mengontrol isi (konten), tapi pemerintah juga perlu memperkuat lembaga pelayanan publik (LPP) seperti TVRI dan RRI untuk mengimbau opini yang merugikan publik," ujarnya.

Tentang konten dalam kaitannya dengan rating itu juga disoroti Prof Dedy. "Saya kira, rating itu rekayasa industri untuk membentuk keinginan masyarakat, misalnya, sinetron yang merupakan selera ciptaan industri media massa," katanya.

Menanggapi hal itu, Henri Subiakto yang pernah menjadi Direktur Media Watch (Lembaga Konsumen Media) dan Ombudsman Jawa Pos Grup itu menegaskan bahwa rating dan selera publik itu ibarat perdebatan tentang ayam dan telur.

"Mana dulu, ayam atau telur, saya kira hal itu saling berhubungan, berkaitan, dan membutuhkan. Begitulah, apakah rating atau selera publik yang harus dipilih, saya kira keduanya saling mendukung," katanya menegaskan.

Dalam disertasi bertajuk "Kontestasi Wacana Tentang Sistem Penyiaran yang Demokratis Pasca-Orde Baru: Analisis Konstruksi Sosial Relasi Negara, Industri, Penyiaran, dan Civil Society" itu, Henri menyinggung adanya kooptasi industri terhadap pemerintah dalam pembuatan regulasi.

"Ada kooptasi industri terhadap negara, karena saya menyaksikan sendiri regulasi tentang penyiaran yang diintervensi industri. Kalau hal itu dibiarkan maka regulasi kita akan rusak," papar penerima sejumlah program beasiswa dari Amerika, Australia, dan Korea Selatan itu.