6. Pengawasan eksternal oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak efektif dan lemah.
7. Sanksi bagi anggota Polri hanya diberikan kepada yang melakukan tindak pidana, penyimpangan lain kasusnya tidak diteruskan ke pengadilan umum.
8. Minimnya akses masyarakat terhadap mekanisme penindakan Polri menjadi kendala dalam melakukan kontrol kepada Polri.
9. Jenjang kepangkatan di lingkungan Polri masih didasarkan pada model perkoncoan dan berorientasi pada pekerjaan, bukan pada profesionalitas dan pengabdian.
10. Pengelolaan anggaran masih belum maksimal dengan prinsip-prinsip transparansi.
Menurut Al Araf, kesepuluh persoalan mendasar Polri tersebut harus menjadi perhatian serius dan koreksi bagi Polri jelang HUT Bhayangkara. Dia menegaskan Polri perlu melakukan reformasi secara terbuka agar publik bisa memberikan kepercayaannya lagi kepada Polri sebagi mai penegak hukum.
"Hari Bhayangkara 1 Juli haruslah menjadi momentum Polri untuk secara komprehensif dan terstruktur melakukan reformasi. Tidak hanya di level sistem, struktur, dan instrumen, tapi juga kulur institusinya," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.