Ibu Kota Pindah, Sebuah Solusi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa, seperti yang disuarakan beberapa pihak, dinilai tak berjalan efektif mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa serta masalah-masalah urban di Jakarta, seperti kemacetan.

"Yang harus dilakukan adalah menumbuhkan pusat-pusat perkotaan di luar Jakarta dan Jawa tanpa harus memindahkan ibu kota," ujar Direktur Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Lebih Baik Wicaksono Sarosa, yang juga pemerhati isu-isu perkotaan.

Wicaksono mencontohkan China. "Dulu, Beijing dan Shanghai terlalu dominan di China, dan kota lain tertinggal. Tapi sekarang, kota-kota seperti Shenzhen dan Guangzhou bisa berkembang dengan baik," kata Wicaksono.

Jadi, sambung Wicaksono, pemerintah harus konsisten dan serius membangun kota-kota besar yang memiliki daya saing internasional. Kota-kota tersebut, bisa saja, seperti Medan, Makassar, Manado, dan Surabaya. "Infrastruktur diperbaiki, bandara, pelabuhan dibuat baik. Kuncinya, pemerintah harus konsisten dan serius," kata Wicaksono.

Pemerhati ini juga menambahkan, pemerintah cukup mengembangkan lima hingga tujuh kota besar di Indonesia. Selain itu, Wicaksono juga meminta pemerintah memprioritaskan sistem angkutan massal serta penataan ruang yang sesuai dengan pola transportasi publik. Prioritas ini tak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lainnya di Indonesia.

Sementara itu, tokoh muda Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, pemerintah sebaliknya mengubah format pelayanan publiknya. Salah satu faktor utama kepadatan penduduk di Jakarta karena segala jenis pelayanan publik hanya bisa didapat dari kementerian/lembaga setingkat kementerian.

"Tempat-tempat pelayanan publik jangan lagi menempel di kantor-kantor kementerian," ujar Ferry, yang juga mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2004-2009.