Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Pindah, Sebuah Solusi?

Kompas.com - 29/07/2010, 12:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa, seperti yang disuarakan beberapa pihak, dinilai tak berjalan efektif mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa serta masalah-masalah urban di Jakarta, seperti kemacetan.

"Yang harus dilakukan adalah menumbuhkan pusat-pusat perkotaan di luar Jakarta dan Jawa tanpa harus memindahkan ibu kota," ujar Direktur Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Lebih Baik Wicaksono Sarosa, yang juga pemerhati isu-isu perkotaan.

Wicaksono mencontohkan China. "Dulu, Beijing dan Shanghai terlalu dominan di China, dan kota lain tertinggal. Tapi sekarang, kota-kota seperti Shenzhen dan Guangzhou bisa berkembang dengan baik," kata Wicaksono.

Jadi, sambung Wicaksono, pemerintah harus konsisten dan serius membangun kota-kota besar yang memiliki daya saing internasional. Kota-kota tersebut, bisa saja, seperti Medan, Makassar, Manado, dan Surabaya. "Infrastruktur diperbaiki, bandara, pelabuhan dibuat baik. Kuncinya, pemerintah harus konsisten dan serius," kata Wicaksono.

Pemerhati ini juga menambahkan, pemerintah cukup mengembangkan lima hingga tujuh kota besar di Indonesia. Selain itu, Wicaksono juga meminta pemerintah memprioritaskan sistem angkutan massal serta penataan ruang yang sesuai dengan pola transportasi publik. Prioritas ini tak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lainnya di Indonesia.

Sementara itu, tokoh muda Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, pemerintah sebaliknya mengubah format pelayanan publiknya. Salah satu faktor utama kepadatan penduduk di Jakarta karena segala jenis pelayanan publik hanya bisa didapat dari kementerian/lembaga setingkat kementerian.

"Tempat-tempat pelayanan publik jangan lagi menempel di kantor-kantor kementerian," ujar Ferry, yang juga mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2004-2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

    Nasional
    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

    Nasional
    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

    Nasional
    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

    Nasional
    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

    Nasional
    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

    Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

    Nasional
    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

    Nasional
    Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

    Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

    Nasional
    Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

    Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

    Nasional
    Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

    Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

    Nasional
    PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

    PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

    Nasional
    Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

    Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

    Nasional
    Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

    Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

    Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

    Nasional
    Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

    Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com