Pengamat perkotaan Fransiscus Trisbiantara mengatakan, upaya sterilisasi jalur bus transjakarta tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan manajemen lalu lintas. Jika pemerintah melarang kendaraan masuk ke jalur bus transjakarta, maka pemerintah harus bisa membebaskan jalur umum dari segala gangguan.
”Kita lihat saja di Roxy dan Juanda. Di sana pengendara tidak boleh masuk ke jalur busway, tetapi di jalur umumnya jalannya rusak dan banyak kendaraan parkir yang mengambil badan jalan,” kata Trisbiantara.
Sterilisasi jalur khusus bus akan lebih efektif jika bersinergi dengan beberapa pihak terkait. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan program percepatan berupa pengadaan bus langsung dari pabrik.
”Pemerintah bisa memesan bus langsung dalam jumlah banyak sehingga lebih murah. Setelah itu bus-bus dibagikan ke operator dengan harga murah atau kredit ringan. Jika operator sudah mendapatkan bus harga murah, tentu pemerintah bisa menentukan biaya operasional per kilometer kepada operator,” kata Trisbiantara.
Upaya pemerintah ini juga harus didukung dinas-dinas terkait, seperti dinas UMKM dan satpol PP untuk menertibkan dan membina pedagang kaki lima. Dinas pekerjaan umum memperbaiki jalan. Dinas perhubungan menertibkan kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan dan polisi menilang pengendara pelanggar rambu.(ECA/FRO/ART/ARN/WIN/NEL)