"Enjoy Jakarta"..., "Enjoy" Apanya?

Tinggal di sebuah kompleks perumahan tidak serta-merta menjanjikan rasa aman seperti yang diinginkan. Sebanyak 20 persen responden yang tinggal di kompleks perumahan menyatakan lingkungan tempat tinggal mereka tidak aman. Sementara hanya 15 persen responden yang tinggal di perkampungan yang menyatakan tempat tinggal mereka tidak aman.

Pengamanan mandiri

Menurunnya rasa aman warga dan meningkatnya kualitas kejahatan kurang diimbangi oleh kinerja aparat hukum. Secara umum masyarakat masih menilai kinerja kepolisian, baik dalam mengantisipasi, memberantas kejahatan, maupun melindungi masyarakat dari kejahatan, cenderung buruk, bahkan memburuk.

Sebanyak 75 persen responden menyatakan tidak puas terhadap upaya aparat dalam menjamin rasa aman mereka. Oleh sebab itu, masyarakat mengupayakan pengamanan pribadi ketika berada di tempat umum serta di lingkungan tempat tinggal.

Sebagian warga Jakarta menyerahkan upaya pengamanan di lingkungan tempat tinggal kepada petugas keamanan lingkungan, seperti satpam dan hansip. Sebanyak 60 persen responden mengaku tak terlibat langsung dalam menjaga keamanan lingkungan, tetapi membayar iuran per bulan untuk jasa pengamanan yang diterima.

Rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja aparat hukum dalam hal pengamanan dan penegakan hukum tidak lantas membuat masyarakat afirmatif terhadap tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Di sini responden masih rasional dan menjunjung tinggi bahwa persoalan kejahatan harus tetap diselesaikan melalui jalur hukum.

Stres

Akibat tekanan hidup di Jakarta, empat dari sepuluh warga Jakarta yang diwawancarai mengaku stres menghadapi situasi Jakarta saat ini.

Persoalan kota yang paling membuat warga merasa stres adalah kesemrawutan lalu lintas (70 persen), disusul masalah ekonomi (13,7 persen), dan tingginya tingkat kriminalitas (7,4 persen). Ketiga persoalan ini tali- temali. Yang satu menjadi sebab sekaligus akibat bagi yang lain.

Mayoritas responden (90 persen) merasa tak puas dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI selama ini dalam mengatasi kemacetan. Tak sedikit kerugian yang ditanggung warga akibat kemacetan, baik berupa materi maupun nonmateri. Diperkirakan dalam setahun kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 1,7 triliun. Jumlah itu secara kasar menghitung kerugian waktu, biaya bahan bakar, dan biaya kesehatan sebagai dampak dari kemacetan.