Pemerintah Tak Tegas, Densus 99 Bergerak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nusron Wahid, mengatakan Pondok Pesantren (Ponpes) Umar bin Khattab (UBK), di Bima, Nusa Tenggara Barat harus ditutup supaya tidak menciptakan stigmatisasi terhadap pesantren secara keseluruhan.

"Jangan sampai pesantren diidentikkan sebagai pelaku kekerasan," ujar Nusron usai menggelar Apel GP Ansor di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu (17/7/2011), menanggapi ledakan bom yang terjadi di Ponpes UBK.

Ia mengimbau pemerintah agar tegas bertindak untuk bersikap proaktif terhadap pesantren-pesantren yang mengajarkan tindak kekerasan.

"Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, kami melalui Banser Densus 99 akan melakukan sweeping dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Saya akan bantu aparat keamanan terkait sweeping itu," katanya.

Nusron tidak merinci pesantren mana saja yang mengajarkan tindak kekerasan, dia menegaskan semua yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 harus ditutup.

"Saya tidak mau menyebut satu per satu pesanten. Yang jelas semua pesantren yang mengajarkan tindak kekerasan dan tidak mau mengajarkan Pancasila dan UUD 1945, semua harus ditutup," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menciduk pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Umar bin Khattab, Ustad Abrori, karena diduga terkait ledakan bom.

"Telah dilakukan penangkapan terhadap Ustad Abrori pimpinan Ponpes Umar bin Khattab, Bima," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ketut Untung Yoga melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (15/7/2011).

Ketut mengatakan, Ustad Abrori ditangkap petugas di kediaman orang tuanya di Desa Khananga Kecamatan Bolo, Jumat, sekitar pukul 12.30 WITA.

Jenderal polisi bintang satu itu, menjelaskan Ustad Absori terkait kasus ledakan bom di Ponpes Umar bin Khattab dan penusukan terhadap anggota Polsek Bolo.