Jakarta Masih Sulit Benahi Transportasi

Sebuah seminar yang digelar tahun 1975 oleh Universitas Tarumanegara telah membuktikan hal itu. Semua persoalan yang terungkap dalam seminar yang berjudul ”Lalu Lintas dan Angkutan di Jakarta” (Seminar Arsitektur, Fakultas Teknik Arsitektur, Universitas Tarumanegara, 1975) ini sama persis dengan kondisi lalu lintas dan angkutan saat ini. Jadi, selama 36 tahun, Jakarta masih jalan di tempat.

Beragam solusi pun sudah dipikirkan sejak lama, tetapi kerap lupa untuk dijalankan sehingga persoalan tak kunjung teratasi. Boleh jadi, penataan transportasi Jakarta sebenarnya juga perjuangan kita melawan lupa. Lupa terhadap akar permasalahan.

Seminar itu juga mengungkapkan, faktor yang harus diperhatikan dalam pengadaan suatu sarana angkutan umum adalah mengadakan tarif/ongkos yang relatif murah, harus menjamin keamanan penumpang, memberikan servis yang baik untuk menjamin pemakaian yang kontinu, dan memiliki daya angkut dengan kapasitas cukup besar. Selain itu, biaya pemeliharaan juga harus rendah, pemakaian bahan bakar hemat, dan pencitraan kepada masyarakat bahwa naik kendaraan umum itu sama sekali tidak menurunkan prestise/harga diri.

Jika dilihat kenyataan, hal- hal yang telah diusulkan itu sampai sekarang belum terlaksana. Pemikiran tentang perlunya ketetapan rute perjalanan (trayek), kepastian jadwal, kecukupan jumlah kendaraan untuk tiap rute, kejelasan waktu pengecekan (uji KIR) kendaraan yang kontinu, hingga kepastian pengontrolan sudah muncul tahun 1975, tetapi sampai kini pun tak terlaksana dengan baik.

Secara khusus, hal-hal pendukung perbaikan angkutan umum, seperti peningkatan kesehatan mental pengemudi, penambahan pengetahuan lalu lintas, serta pendidikan pengemudi, telah dikemukakan. Akan tetapi, hampir 40 tahun kemudian, sepertinya hal-hal pendukung tersebut belum pernah dilakukan.

Pristono mengakui, saat ini kondisi angkutan umum memang belum baik. Hal itu karena pengusaha angkutan tidak serius mengelola usahanya.

Ke depan, Pristono menyatakan akan memakai sistem tender tujuh tahun untuk setiap trayek.

”Dengan sistem tender, standar pelayanan akan tercapai karena operator terikat kontrak. Jika dia jelek, dia tidak akan mendapat kontrak lagi pada tender berikutnya,” katanya.

Dengan sistem kontrak ini, Pemprov DKI akan mendesak operator memiliki bengkel dan pangkalan sendiri. Bengkel ini yang memastikan mobil dan sopir dalam keadaan prima sebelum keluar dari pangkalan.

”Jadi, keamanan dan kenyamanan penumpang akan terjaga,” kata Pristono.