Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolonglah, Kampung Kami Masih Terendam

Kompas.com - 15/11/2011, 04:53 WIB

Sugiyono bersama sekitar 10 warga Kampung Pulo, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, mendatangi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, Senayan, Senin (14/11). Mereka mengadukan nasib kampung tempat tinggalnya yang terus terendam banjir sejak Maret 2011 hingga kini.

”Ada perubahan besar di kampung kami sejak Maret, yaitu ketika pihak Marinir membangun gorong-gorong di badan kali sepanjang 1,2 kilometer dan menutupi bagian atasnya dengan tanah. Memang, sekarang bagian atasnya sudah dibongkar, tetapi gorong-gorong di dalam sungai masih ada. Itu mengganjal aliran air Kali Krukut,” kata Sugiyono.

Sebelum Maret, lebar Kali Krukut yang melintasi Kampung Pulo 6-12 meter, sekarang lebarnya rata-rata 1-4 meter.

”Kami hanya ingin dikembalikan dulu kali di kampung kami seperti sebelum Maret. Kalau setelah itu ada program penataan bantaran dan warga harus ada yang direlokasi, akan kami terima,” kata Sugiyono.

Dalam rombongan warga, ikut Sardi (60) yang menetap di Kampung Pulo sejak tahun 1983.

”Saya membeli tanah seluas 60 meter persegi seharga Rp 50.000 per meter perseginya. Tidak ada sertifikat, hanya kuitansi jual beli saja,” kata Sardi.

Menurut Sardi, yang juga diamini Sugiyono sebagai Ketua RT 11 RW 3 Kampung Pulo, tanah yang ditempati warga memang berstatus milik perorangan dan mereka dulu diizinkan tinggal dengan status menempati tanah garapan.

”Bukan di Kampung Pulo saja, tetapi sampai sebelum jalan Bango Raya itu juga tanah garapan,” kata Sugiyono.

”Dulu, paling lama banjir hanya berlangsung dua malam. Itu pun hanya terjadi bila ada air kiriman dari Bogor. Kalau hanya karena hujan di Jakarta, tidak akan banjir di sini. Air banjir pun dulu tak membawa lumpur dan sampah, tak seperti tahun ini,” kata Tigor Tambunan yang mengaku telah 21 tahun tinggal di Kampung Pulo.

Semua warga di Kampung Pulo membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Mereka penduduk resmi Jakarta karena beralamat jelas, termasuk RT dan RW-nya, memiliki kartu keluarga dan KTP. Kini mereka ingin pemerintah menelurkan solusi mengatasi banjir di rumah mereka.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com