Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Kami Tidak Akan Manipulasi

Kompas.com - 26/12/2011, 13:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI berjanji akan obyektif dalam menangani kasus bentrokan di Pelabuhan Sape Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12/2011). Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes (Pol), Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya tidak akan memanipulasi hasil pemeriksaan.

"Kami tidak akan melakukan manipulasi, tapi kami akan melihat ini secara proporsional, di mana posisi warga yang terkena tembakan dan di mana posisi anggota kami dan apa yang dilakukannya saat penembakan itu," kata Boy di Jakarta, Senin (26/12/2011).

Terkait insiden ini, Kepolisian juga melakukan koreksi internal. Menurut Boy, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri turun ke lapangan untuk menilai secara proporsional, apakah langkah yang dilakukan aparat terkait bentrokan tersebut sudah tepat atau belum.

Seperti diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian menghentikan paksa aksi warga yang memblokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Bima, 24 Desember lalu. Akibatnya, terjadi bentrok yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas.

Menurut data Kepolisian, warga yang tewas dalam bentrokan itu hanya dua orang. Penyebab kematian dua warga itu, kata Boy, belum tentu karena peluru tajam aparat. Pihaknya masih menunggu hasil otopsi.

"Nanti hasil otopsi akan menjadi petunjuk bagi penyidik untuk melihat fakta yang ada, apakah karena benda tajam atau peluru, nanti itu akan terungkap," katanya.

Dalam bentrok tersebut, pihak Kepolisian juga mengamankan puluhan warga. Menurut Boy, sejumlah warga yang ditangkap itu adalah mereka yang terindikasi menjadi provokator.

"Selama lima hari itu (19 Desember-24 Desember) tidak lepas dari pengamatan petugas kami di lapangan, bagi mereka yang membawa senjata tajam, barang terlarang, dan yang teridentifikasi melakukan provokasi, dengan mengajak pengunjukrasa untuk melakukan perlawanan kepada petugas," ucapnya.

Adapun, para warga melakukan aksi unjukrasa tersebut sejak 19 Desember. Mereka menuntut pencabutan SK Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010 Tentang izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan pembebasan seorang berinisial AS, tersangka pembakaran kantor Camat Lumbu yang terjadi 10 Maret 2011 dan telah diserahkan ke Kejaksaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com