Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin dan PT DGI Bahas Proyek Gedung Demokrat

Kompas.com - 18/01/2012, 22:19 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, mengaku telah memberikan fee senilai Rp 4,6 miliar kepada Muhammad Nazaruddin terkait proyek wisma atlet SEA Games sekitar Februari 2011. Selang beberapa bulan setelah pemberian fee tersebut, Idris bersama Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi, membahas rencana pembangunan kantor DPP Partai Demokrat dengan Nazaruddin.

Pembahasan itu berlangsung dalam suatu pertemuan di lantai 6 kantor Grup Permai di Tower Permai, Mampang, Jakarta Selatan, sekitar Juli 2010. Saat itu Nazaruddin telah menjadi anggota DPR. Hadir pula dalam pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang, anak buah Nazaruddin.

"Pertemuannya enggak lama, lima menit," kata Idris saat bersaksi bagi Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Menurut Idris, pembahasan yang terjadi dalam pertemuan tersebut berkisar rencana Partai Demokrat membangun kantor DPP, juga seputar proyek-proyek lainnya.

"Waktu itu denger-denger yang menangani Pak Nazar. Yang tangani pembangunan itu," katanya. Namun, setelah pertemuan itu, tutur Idris, tidak ada lagi pertemuan lanjutan antara dirinya dan Nazaruddin yang membahas pembangunan kantor Demokrat tersebut.

Terkait fee proyek wisma atlet ini, Idris mengaku telah merealisasikan pemberian fee senilai Rp 4,3 miliar dalam bentuk cek yang diberikannya ke Nazaruddin melalui Yulianis dan Oktarina Furi, bagian keuangan Grup Permai. Fee tersebut merupakan 13 persen dari uang muka wisma atlet senilai Rp 20 miliar. Di samping cek, Idris juga memberikan uang tambahan Rp 300 juta. Dalam kasus ini, Idris divonis dua tahun penjara karena terbukti memberikan fee terkait pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek wisma atlet.

Seusai persidangan, Nazaruddin mengatakan bahwa anggaran pembangunan kantor DPP Partai Demokrat mencapai Rp 60 miliar. Soal detailnya, kata Nazar, Anas Urbaningrum yang paling mengetahui. "Yang lebih tahu Ketum (Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum)," ucap Nazaruddin.

Semula, kantor DPP Partai Demokrat itu akan dibangun di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. "Karena memang tanahnya sudah punya Demokrat," kata Nazaruddin. Namun, rencana itu batal. "Memang waktu itu diputuskan enggak jadi, itu makanya dipindah yang ke Semarang itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

    Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

    Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

    Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

    [POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

    Nasional
    Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

    Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

    Nasional
    KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

    KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

    Nasional
    Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

    Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

    Nasional
    Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

    Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

    Nasional
    BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

    BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

    Nasional
    Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

    Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

    Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

    Nasional
    Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

    Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

    Nasional
    Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

    Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

    Nasional
    Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com