Kini, Buruh Tangerang Desak Apindo

Wakil Ketua Apindo Kota Tangerang Edi Mursalim menyatakan, pihaknya tak mungkin mencabut gugatan itu karena sudah masuk dalam proses hukum.

”Sidang seharusnya dilakukan hari ini. Akan tetapi, bagaimana mau mulai karena buruh sudah menduduki kantor PTUN sehingga pengacara dari Apindo tidak bisa masuk. Pengacara dari pemerintah provinsi sendiri tidak hadir sehingga sidang ditunda Senin pekan depan,” kata Edi kepada Kompas.

Menurut Edi, masalah upah buruh sebenarnya tidak akan menjadi ramai seperti ini jika Pemerintah Provinsi Banten tidak mengeluarkan revisi UMK dan UMS secara sepihak.

”Solusinya adalah pemerintah provinsi duduk bersama-sama dengan serikat pekerja, mulai dari perusahaan terkecil hingga besar, dan pengusaha untuk membahas nilai UMK dan UMS,” kata Edi.

Jika pemerintah provinsi tidak bisa duduk bersama, menurut Edi, pemerintah pusat harus turun tangan dan duduk bersama dengan serikat buruh dan pengusaha.

Kalangan serikat pekerja di Kabupaten Bekasi mulai menyosialisasikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 27 Januari 2012 yang menetapkan UMK di Kabupaten Bekasi 2012 sebesar Rp 1,491 juta dengan upah sektoral untuk kelompok I Rp 1,849 juta dan kelompok II Rp 1,715 juta. Kalangan serikat pekerja merespons positif SK Gubernur Jawa Barat itu.

Secara terpisah, Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo berencana mengumpulkan anggota Apindo dan menyampaikan SK Gubernur Jawa Barat itu. Apindo mendukung perusahaan yang mampu untuk membayarkan upah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat itu. (CAS/PIN/COK)