Siswa Miskin Tak Bisa Ambil Ijazah

Sementara itu, Johnny Simanjutak, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, mengatakan, masalah ini terjadi karena ada sesuatu yang putus antara kebijakan di tataran pemerintah dan sekolah.

”Dinas selalu bilang yang bagus dan seolah-olah membela warga. Namun, di tingkat sekolah, kebijakan itu tidak dilaksanakan oleh sekolah dengan berbagai macam alasan,” ungkap Johnny.

Selain itu, keberadaan komite sekolah, yang memang bertugas menjadi jembatan antara orangtua dan sekolah, seharusnya bisa difungsikan lebih jauh lagi.

Masalah hambatan ekonomi di tingkat SMA/SMK bisa teratasi jika wajib belajar di DKI Jakarta ditingkatkan menjadi 12 tahun. Dengan demikian, setiap siswa dapat jaminan bisa menyelesaikan pendidikan. (ARN/MDN)