Kebijakan Pangan Kecewakan Daerah

Jakarta, Kompas Pemerintah daerah mempertanyakan komitmen negara dalam mengelola pangan. Berbagai kebijakan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan petani selaku produsen. Sampai saat ini, lahan baku sawah setiap hari hilang karena alih fungsi.

Demikian pandangan yang terungkap dalam rapat dengar pendapat antara wakil dari tujuh provinsi sentra produksi pangan nasional dan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (8/2). Provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Dalam rapat tersebut juga hadir Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana, dan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso.

Komisi IV DPR meminta komitmen daerah untuk mendukung tercapainya surplus produksi beras 10 juta ton pada 2014 guna mencapai swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Pandangan dalam rapat ini juga seakan menjawab ungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Food Security Summit (Kompas, 8/2) bahwa ketahanan pangan semakin kritis di tengah perubahan iklim dan masalah dunia lainnya. Karena itu, Presiden minta semua pihak memperkuat ketahanan pangan nasional.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam rapat menyatakan, Jawa Tengah siap mendukung produksi beras 2012 dan beras tersedia. ”Masalahnya Bulog mau membeli atau tidak? Kalau Bulog belinya menawar terus, sedangkan harga beras di pasar tinggi, sampai kapan pun Bulog enggak akan dapat beras,” katanya.

”Target pengadaan beras Bulog 2011 tidak tercapai, apalagi kalau tahun 2012 tak mau beli beras sesuai harga pasar. Membeli beras rakyat, kok, ditawar-tawar. Mau menyejahterakan rakyat sedikit, kebijakannya, kok, dibuat macam-macam. Rakyat sebagai tumbal terus. Enggak boleh seperti itu. Jangan membeli pakai HPP (harga pembelian pemerintah). Aturan yang buat kita sendiri, tinggal mengubah,” ujarnya.

Bibit juga kesal pernah dipingpong saat meminta traktor kepada pemerintah pusat. Padahal, traktor dipakai untuk menanam padi secara serentak di lahan seluas 7.000 hektar untuk menanggulangi serangan hama tikus dan wereng batang coklat.

Masalah alih fungsi lahan yang tak ada penyelesaian dan sanksi juga dikeluhkan. ”(Alih fungsi lahan) itu ulah bupati, bukan gubernur. Sanksi juga tak bisa diberikan untuk alih fungsi,” katanya. Bibit juga mengatakan, bupati tidak peduli terhadap jaringan irigasi yang rusak.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, masalah pangan utama sekarang adalah bagaimana memberikan dukungan kepada petani agar mereka lebih produktif karena mereka yang memproduksi pangan. ”Kita ukur seberapa jauh pemerintah memberikan dukungan untuk keperluan petani,” katanya.