Program Sehari Tanpa Nasi Sebaiknya Imbauan

DEPOK, KOMPAS.com - Program sehari tanpa nasi yang akan diberlakukan Pemerintah Kota Depok hanya bisa dilakukan melalui imbauan yang tidak memaksa. Seiring dengan itu, diperlukan sosialisasi kepada semua warga sebelum diperluas setelah sebelumnya diberlakukan di kalangan pemerintahan.

”Untuk saat ini lebih baik diimbau dahulu saja, jangan dimasukkan dalam payung hukum. Pemerintah juga perlu melihat bagaimana respons masyarakat terhadap pelaksanaan program ini,” tutur pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ikhsan Darmawan, Kamis (16/2/2012), di Depok, Jawa Barat.

Menurut dia, perlu waktu untuk mengubah kebiasaan warga yang sudah tergantung pada nasi. Karena itu, kebijakan ini akan bermasalah jika langsung dibuatkan payung hukum.

”Apalagi tidak ada pasal yang secara khusus membicarakan hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Pendapat serupa disampaikan Jeanne Noveline Tedja, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dari Fraksi Demokrat. Dia menilai semangat program sehari tanpa nasi sudah bagus. Sebab, kondisi riil saat ini, Depok memang bukan penghasil beras. Namun, dia menilai program ini tidak dapat dibakukan dalam sebuah payung hukum.

Menurut Jeanne, mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan tertentu tidak dapat dipaksa melalui payung hukum. Mengubah kebiasaan tersebut hanya dapat dilakukan melalui imbauan pemerintah.

”Mengonsumsi nasi sudah menjadi kebiasaan masyarakat bertahun-tahun. Sulit diubah dalam waktu dekat, apalagi menjadi makanan pokok,” kata Jeanne.

Program ini juga bisa berjalan jika pemerintah menjelaskan alasan dan keuntungan program tersebut serta mengenalkan produk makanan nonberas.

Pemerintah Kota Depok telah menerapkan program ini untuk pertama kalinya pada Selasa lalu. Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan surat edaran tanggal 10 Februari yang berisi larangan bagi pedagang makanan di lingkungan kantor pemerintahan untuk menjual nasi setiap Selasa.

Rencananya program sehari tanpa nasi ini juga akan diperluas tidak saja di lingkungan kantor pemerintahan, tetapi juga kepada semua warga Depok.