PDI-P: Antara Jokowi dan Nono Sampono

Jokowi sendiri tidak begitu yakin saat memberikan pernyataan kepada pers seusai menjalankan seleksi. "Saya dalam posisi diundang. Kalau saya dipersilakan ya monggo. Kalau tidak, ya silakan," kata Jokowi. Ia menyadari sepenuhnya, sebagai kader ia harus mengikuti amanat para petinggi PDI-P yang hingga kini masih sulit dibaca.

Sebagian orang menilai Jokowi masih berlevel pemimpin tingkat lokal yang belum mempunyai kualifikasi memimpin wilayah sekelas Ibu Kota negara. "Lebih baik dia fokus dulu di Solo. Belum waktunya dia memimpin Jakarta yang memiliki masalah yang lebih kompleks dari Solo," kata salah seorang tokoh PDI-P.

Kemampuan Jokowi untuk meraih dukungan politik di level Jakarta juga masih perlu didongkrak. Pasalnya, PDI-P tidak memiliki hak untuk mencalonkan pasangan calon sendiri. Dengan hanya memiliki 11 kursi di DPRD DKI Jakarta, PDI-P harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calonnya. Pada sisi ini, Jokowi bisa dibilang hanya mengandalkan komunikasi yang dilakukan oleh partainya.

Meski demikian, ini bisa membawa keuntungan tersendiri bagi PDI-P bila Jokowi diusung. Sebab, bila terpilih sebagai DKI-1, Jokowi sebagai kader bisa memberikan peluang besar bagi PDI-P untuk meraup basis dukungan di Ibu Kota yang sekaligus menjadi barometer politik nasional pada Pemilu 2014.

Membangun koalisi

Di sisi lain, peluang Nono Sampono pun tidak kalah dibandingkan Jokowi. Purnawirawan jenderal bintang tiga dari korps marinir itu memiliki keunggulan secara politik.

Pria berusia 59 tahun ini telah lama bergerilya, baik di lingkup politik (parpol) maupun pada berbagai level sosial-kemasyarakatan. Alhasil, basis dukungan di Jakarta telah dibangunnya. Dengan demikian, parpol pengusung, termasuk PDI-P akan sangat terbantu dalam meloloskan jagonya.

Apalagi, bekas Kepala Badan SAR Nasional ini juga disebut-sebut telah mengantongi restu dari Partai Gerindra yang memiliki enam kursi di DPRD DKI. Bila terjadi koalisi antara PDI-P dan Gerindra, keduanya dipastikan memiliki hak untuk mengusung pasangan calon sendiri.

"Gerindra (memiliki) enam kursi, PDI-P 11 kursi (di DPRD DKI). Sudah cukup kan," kata Nono seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di kantor DPP PDI-P sore tadi.

Koalisi itu bukan tidak mungkin tercapai. Sejarah telah menunjukkan kedekatan hubungan kedua partai saat mengusung pasangan calon Megawati-Prabowo dalam Pilpres 2008. Nano sendiri menyatakan siap membantu terjadi koalisi antara kedua partai demi mendukungnya.