Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Anas Akan Digantung di Monas

Kompas.com - 12/03/2012, 11:49 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin masih tetap menyatakan keyakinannya bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima uang terkait proyek pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Nazaruddin berani menjamin bahwa Anas yang mengatur proyek tersebut. Bahkan, Nazar mengaku siap sumpah pocong untuk membuktikan pernyataannya itu.

"Anas akan digantung, pasti. Anas kalau benar-benar yang seperti itu dia akan digantung di Monas karena dia memang menerima. Saya menjamin di atas 100 persen benar Anas yang mengatur dan menerima proyek Hambalang. Saya garansi 100 persen," kata Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/3/2012).

Pernyataan Nazaruddin itu menanggapi pernyataan Anas Urbaningrum pada akhir pekan lalu yang kembali membantah dugaan keterlibatannya dalam proyek Hambalang. Anas bahkan menyatakan berani digantung di Monas jika terbukti ia menikmati "uang haram" satu rupiah pun.

"Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," ujar Anas.

Ia juga mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu repot-repot mengurusi kasus Hambalang tersebut karena kasus itu hanya isu yang beredar di publik. Anas menganggap pernyataan Muhammad Nazaruddin yang pertama kali menyebutnya terlibat dalam kasus itu sebagai ocehan dan karangan semata.

Menurut Nazaruddin, bukti Anas menerima uang Hambalang teramat jelas. Kalau tidak menerima uang Hambalang, katanya, Anas tidak mampu membagi-bagikan uang kepada 23 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat untuk pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

"Sekarang dari satu DPC, Jawa Tengah, sudah ke Tim Pengawas Demokrat. Itu hampir 23 DPC. Bayangkan, kalau 10.000 dollar AS, berapa? Dari Kalsel itu kemarin ke Timwas Demokrat, amplopnya masih ada. Itu 10.000 sampai 15.000 dollar AS. Itu semua dari DPC Kalsel diserahkan ke Timwas dan amplopnya masih ada, itu uangnya dari mana?" papar Nazaruddin.

Apalagi, katanya, orangtua Anas bukanlah miliuner yang mampu menyokong dana pemenangan Anas.

"Maaf ini, saya enggak mau menyinggung pribadi Mas Anas. Apakah orangtuanya miliuner, apakah orangtua saya miliuner? Dari mana uangnya, ini, kan, fakta," kata Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 ini.

Nazaruddin juga mengatakan, Anas berjasa dalam mengurus sertifikat lahan Hambalang yang bermasalah hampir tiga tahun. Anas, katanya, meminta bantuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto melalui anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com