Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Anas Akan Digantung di Monas

Kompas.com - 12/03/2012, 11:49 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin masih tetap menyatakan keyakinannya bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima uang terkait proyek pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Nazaruddin berani menjamin bahwa Anas yang mengatur proyek tersebut. Bahkan, Nazar mengaku siap sumpah pocong untuk membuktikan pernyataannya itu.

"Anas akan digantung, pasti. Anas kalau benar-benar yang seperti itu dia akan digantung di Monas karena dia memang menerima. Saya menjamin di atas 100 persen benar Anas yang mengatur dan menerima proyek Hambalang. Saya garansi 100 persen," kata Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/3/2012).

Pernyataan Nazaruddin itu menanggapi pernyataan Anas Urbaningrum pada akhir pekan lalu yang kembali membantah dugaan keterlibatannya dalam proyek Hambalang. Anas bahkan menyatakan berani digantung di Monas jika terbukti ia menikmati "uang haram" satu rupiah pun.

"Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," ujar Anas.

Ia juga mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu repot-repot mengurusi kasus Hambalang tersebut karena kasus itu hanya isu yang beredar di publik. Anas menganggap pernyataan Muhammad Nazaruddin yang pertama kali menyebutnya terlibat dalam kasus itu sebagai ocehan dan karangan semata.

Menurut Nazaruddin, bukti Anas menerima uang Hambalang teramat jelas. Kalau tidak menerima uang Hambalang, katanya, Anas tidak mampu membagi-bagikan uang kepada 23 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat untuk pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

"Sekarang dari satu DPC, Jawa Tengah, sudah ke Tim Pengawas Demokrat. Itu hampir 23 DPC. Bayangkan, kalau 10.000 dollar AS, berapa? Dari Kalsel itu kemarin ke Timwas Demokrat, amplopnya masih ada. Itu 10.000 sampai 15.000 dollar AS. Itu semua dari DPC Kalsel diserahkan ke Timwas dan amplopnya masih ada, itu uangnya dari mana?" papar Nazaruddin.

Apalagi, katanya, orangtua Anas bukanlah miliuner yang mampu menyokong dana pemenangan Anas.

"Maaf ini, saya enggak mau menyinggung pribadi Mas Anas. Apakah orangtuanya miliuner, apakah orangtua saya miliuner? Dari mana uangnya, ini, kan, fakta," kata Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 ini.

Nazaruddin juga mengatakan, Anas berjasa dalam mengurus sertifikat lahan Hambalang yang bermasalah hampir tiga tahun. Anas, katanya, meminta bantuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto melalui anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

    Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com