Waspadai Praktik Politik Uang

”Atau surat suara dilubangi pada wajah sehingga bisa jadi bukti memilih. Kami tegaskan, surat suara yang berlubang seperti itu dinyatakan rusak dan tidak sah,” tutur Dahliah.

Oleh karena itu, pemilih kini dilarang membawa kamera atau telepon seluler yang dilengkapi kamera ke dalam bilik suara.

Panitia pengawas pemilu memiliki relawan untuk mengawasi sampai ke tingkat paling rendah karena pembagian uang itu terjadi pada jam-jam yang tak diketahui. ”Laporkan jika Anda dapati ada dugaan atau percobaan suap kepada pemilih. Kami sudah menerima laporan pembagian sembako di beberapa kecamatan,” ungkap M Juhri, anggota Panwaslu DKI Jakarta.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pihaknya telah mengundang kedua pasangan calon untuk menandatangani pakta integritas.

”Seorang tokoh sangat menentukan ke arah mana jalannya pemerintahan. Pilih tokoh yang bersih, yang jelas rekam jejaknya, serta lihat integritas dan programnya. Sudah banyak pejabat yang ditangkap KPK,” katanya.

Siap awasi

Warga yang hadir dalam deklarasi itu juga menyatakan tidak akan menggadaikan kebebasan memilih dengan uang. Mereka menyatakan siap mengawasi dan memantau Pilkada DKI Jakarta agar bersih dari praktik politik uang.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, warga, terutama pemilih, diposisikan sebagai obyek dalam pertarungan politik dua kandidat.

”Marak ditemukan tindakan tak etis oleh pasangan calon, tim kampanye, atau pihak terkait lain. Putaran kedua ini rasanya semakin berat bagi warga untuk mendapatkan keadilan. Padahal, merekalah aktor utama yang menjadi penentu keberhasilan pemilihan gubernur,” paparnya.

Deklarasi serupa juga digelar kemarin di Bundaran Hotel Indonesia. Elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Bersih membentangkan kain putih sepanjang 30 meter berisi tanda tangan mendukung penolakan politik uang.

Lembaga dan organisasi, antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), dan LBH Jakarta, mengajak para pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua untuk menolak praktik politik uang. Tak hanya itu, aliansi itu juga menyerukan agar para calon gubernur dan wakil gubernur tidak menggunakan fasilitas pemerintah dan dana APBD untuk kampanye. (FRO)