KPAI: Telusuri Kepentingan Bisnis di Balik Tawuran Pelajar

JAKARTA, KOMPAS.com - KPAI menolak keras penyelesaian kasus tawuran antara siswa SMA 6 dengan SMA 70 dengan cara relokasi. Relokasi dianggap hanya menjauhkan siswa dari sekolah, kemudian dilakukan ruislag dan untuk kepentingan bisnis.

Ketua Divisi Sosialisasi KPAI Asrorum Ni'am Sholeh mengatakan, cara relokasi bangunan sekolah pada akhirnya justru mempersulit anak-anak dalam mengakses sarana pendidikan. Dia mendesak aparat penegak hukum agar menelusuri kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik maraknya tawuran pelajar dari dua sekolah dengan lokasi strategis tersebut.

"Aparat penegak hukum perlu menelusuri adanya spekulasi dan rumor tentang aspek bisnis dan kepentingan kapital dibalik kasus tawuran dan kekerasan antar pelajar ini," kata Asrorun di Gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2012).

Menurut KPAI, seharusnya lingkungan di sekitar sekolah diberi ruang yang cukup luas agar peserta didik dapat menimba ilmu dengan nyaman. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya.

Lingkungan di sekitar sekolah saat ini makin dipadati dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, di antaranya terdapat mal-mal.

KPAI menganjurkan perlu dikenali pola-pola kaderisasi yang dilakukan alumni dan atau kakak kelas kepada adik kelasnya, antara lain melalui Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Sementara penyelesaian di tingkat institusi, salah satunya adalah mensterilisasi pelaksanaan MOPDB dari "virus" kekerasan.

Sementara itu, untuk kasus tawuran antarpelajar SMA 6 dan SMA 70 Jakarta yang seolah turun-temurun, perlu dilakukan upaya memutus jejak permusuhan dan dendam warisan tersebut.

"Salah satu caranya adalah dengan menghilangkan seluruh identitas kultural yang dapat membangkitkan solidaritas grup yang sempit, yang memancing terjadinya kebencian dan permusuhan kedua belah pihak," kata Asrorun.

Berita lain terkait tawuran pelajar di Jakarta dapat diikuti di topik "Tawuran Berdarah".