Jokowi Didorong Bersinergi dengan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com — Mengurai permasalahan transportasi Ibu Kota bukan perihal mudah. Untuk itu, DPRD DKI berencana menyinergikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat terkait mekanisme eksekusinya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, sinergi antara DKI dan pemerintah pusat terus mencuat. Salah satunya mengemuka dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD DKI yang digelar Senin (29/10/2012) siang, di Gedung DPRD DKI, misalnya, rencana untuk menambah 450 unit bus transjakarta baru pada 2013. DPRD DKI mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melakukan koordinasi dengan pihak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Itu harus karena kami akan memerlukan bahan bakar gas dalam jumlah yang lebih besar," kata Rio saat ditemui seusai menghadiri rapat.

Selanjutnya adalah rencana pengadaan 1.000 angkutan kota (angkot) yang rencananya akan dilakukan dengan skema menggunakan dana hibah dari pemerintah pusat. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2011 tentang Alokasi Dana Hibah.

"Jadi, bisa menggunakan dana hibah itu untuk meremajakan angkot," ungkapnya.

Rio mengatakan, muncul juga usulan untuk melahirkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola transportasi. Akan tetapi, rencana itu diprediksi akan memakan waktu panjang karena harus menyiapkan payung hukum dan mekanisme pengelolaannya.

"Soal BUMD transportasi ini kan perlu ada payung hukumnya. Pihak mana saja yang berhak mengatur tata kelolanya, apakah pusat atau Pemerintah DKI," katanya.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

100 HARI JOKOWI-BASUKI