Harusnya Posko Banjir Disatukan

JAKARTA, KOMPAS.com  — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan agar semua posko banjir dapat disatukan. Penyatuan posko banjir dalam satu koordinasi memudahkan pertolongan di lokasi bencana. Namun, Jokowi tidak melarang pendirian posko banjir dari mana pun, termasuk dari partai politik.

"Saya tidak melarang, silakan dirikan posko. Tetapi, kalau berdiri sendiri-sendiri kelihatan tidak bagus, tidak rukun. Sebaiknya jadi satu agar bisa dikoordinasikan dengan baik," kata Jokowi, Selasa (27/11/2012) di Jakarta.

Sejak akhir Oktober lalu, Gubernur DKI melalui Sekretaris Daerah menerbitkan surat edaran yang berisi tentang pendirian posko banjir. Ada 62 wilayah di 87 kelurahan rawan banjir di seluruh Jakarta. Sementara posko banjir tersebut menggunakan tempat ibadah, lahan pemerintah, atau rumah milik warga.

"Kami imbau jika ada kelompok masyarakat ingin mendirikan posko mohon bergabung dengan pihak kelurahan. Di sana ada koordinasi terpadu, menentukan sasaran penerima bantuan, dan langkah pencegahan," tutur Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Arfan Arkilie.

Menurut dia, jika ingin mendirikan posko sebaiknya menghilangkan identitas kelompok atau partai. Hal itu lebih baik agar dalam pemberian bantuan tidak terjadi diskriminasi.