Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham: Terlalu Prematur Simpulkan Keterlibatan Boediono

Kompas.com - 27/11/2012, 13:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, saat ini terlalu prematur untuk menyimpulkan ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bail out Bank Century. Pasalnya, KPK belum memulai penyidikan.

"Kalau sekarang menyimpulkan, itu terlalu prematur," kata Abraham seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Abraham hadir bersama Delegasi International Conference Principles For Anti Corruption Agencies (ACA).

Hal itu dikatakan Abraham ketika ditanya apakah KPK sudah menemukan bukti adanya dugaan keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, dalam tindak pidana bail out Bank Century. Sebab, para politisi DPR menyimpulkan bahwa Boediono ikut terlibat setelah KPK menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan dua orang dari pihak BI.

"Atas dasar keputusan KPK meningkatkan kasus Century ke penyidikan karena telah ditemukan tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, serta adanya peran atau keterlibatan Boediono dalam kasus tersebut saat menjabat Gubernur BI, maka Timwas Century kemungkinan besar akan merekomendasikan kepada DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat," kata anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu.

Abraham mengatakan, penyidikan kasus Century baru akan dimulai setelah rampungnya pemeriksaan terhadap tersangka kasus Simulator surat izin mengemudi. Pemeriksaan terhadap kasus Simulator SIM baru akan dilakukan Senin pekan depan.

Dengan demikian, kata Abraham, setelah Senin pekan depan, KPK baru akan memeriksa saksi-saksi. Setelah itu, pemeriksaan terhadap dua orang yang bakal dijerat, yakni BM (ketika itu Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia) dan SCF (ketika itu Deputi IV bidang Pengawasan BI).

"Mekanismenya, sebelum kita memeriksa tersangka, kita periksa dulu saksi-saksi. Setelah itu baru bisa disimpulkan apakah kasus ini melibatkan lainnya. Jadi, KPK tidak ingin berspekulasi, KPK tidak ingin terjebak dalam pertarungan politik. KPK bekerja secara profesional," ujar Abraham.

Baca juga:
Marzuki: Boediono Itu Orang Baik
Century Jangan Direduksi Hanya Pada Boediono
Ini Profil 2 Tersangka Century

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Apa Kabar Kasus Century?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Nasional
    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

    Nasional
    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Nasional
    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com