Ditolak Menkeu, Jokowi Akan Tetap Negosiasi soal MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan tetap melakukan pertemuan dan bernegosiasi dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait pembagian beban pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency  untuk pembangunan megaproyek transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT).

Jokowi menawarkan agar beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengembalikan utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) hanya sebesar 30 persen. Adapun beban yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat adalah sebesar 70 persen.

Sementara itu, beredar informasi bahwa Menkeu telah menolak upaya negosiasi tersebut. "Ya, enggak apa-apa, kami, kan, hanya memohon. Kalau enggak 70-30, ya mungkin 60-40. Jadi saya akan terus melakukan negosiasi dan akan bertemu dengan Beliau dahulu," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Selama ini, komposisi pembagian persentasi pengembalian pinjaman kepada JICA yang diusulkan adalah 42 persen ditanggung oleh pemerintah pusat dan 58 persen oleh Pemprov DKI dianggap terlalu memberatkan.

Oleh karena itu, Jokowi akan bernegosiasi dengan Menteri Keuangan untuk mengubah persentase pengembalian pinjaman menjadi 70-30. Menurut Jokowi, share pemerintah pusat memang harus lebih besar dibandingkan dengan Pemprov DKI.

Dalam rencana pertemuannya bersama Menkeu, Jokowi ingin membahas terkait pembagian share pengembalian utang dan akan dikalkulasi. Dengan demikian, akan ketemu subsidinya berapa dan tiketnya berapa.

"Baru saya berani memutuskan. Kalau enggak nanti beban kita berat dan beban tiket juga berat. Selain itu, beban pengembalian investasi berat," kata Jokowi.

Oleh karena nilai investasi dan proyeknya yang besar itulah yang membuat Jokowi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Saya ini baru lima minggu disuruh dorong-dorong mutusin, yang benar saja. Saya itu orangnya sangat hati-hati, terutama tentang kalkulasi yang berkaitan dengan uang rakyat. Yang berkaitan dengan APBD, saya itu sangat hati-hati. Jadi bukan karena takut dan tidak takut, bukan. Jadi karena harus hati-hati dengan kalkulasi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, setelah ia menghitung-hitung sesuai perhitungan bisnisnya, perbandingan 42 : 58 dirasa terlalu berat untuk Jokowi. Ia pun berencana akan melakukan renegosiasi dengan Kementerian dan pihak pemberi pinjaman, yaitu JICA.

"Ya, nanti akan ada dua renegosiasi. Yang pertama dengan Pak Menteri Keuangan. Yang kedua dengan yang memberi pinjaman," ujar Jokowi.

Setelah ia bertemu dengan Menkeu Agus Martowardojo, Jokowi baru akan berani berbicara mengenai keputusan keberlanjutan megaproyek tersebut.

"Jadi nanti memang saya mau ketemu dengan Menteri, ya memohon agar bisa dipertimbangkan lagi agar kami mendapatkan bantuan yang lebih banyak. Dengan demikian nanti subsidi pada masyarakat agar MRT-nya tidak terlalu berat," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menkeu Agus Martowardojo menolak usulan Jokowi yang meminta pemerintah pusat untuk menanggung beban pinjaman kepada JICA sebesar 70 persen dan tanggungan Pemprov DKI hanya sebesar 30 persen.

Agus mengatakan, permasalahan transportasi publik di Jakarta seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah dan mendorong anggarannya untuk subsidi transportasi publik.

"Permintaan pemda memang baik, tetapi harus dilakukan oleh pemda. Kalau tidak, nanti pemda-pemda lain menangkap masalah transportasi publik bukan merupakan prioritasnya," kata Agus.

Selain itu, ia menjelaskan, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah dengan format hibah. Bentuk hibah ini merupakan dukungan yang besar dari pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat merealisasikan megaproyek tersebut.