Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR: Tuduhan Konspirasi Bisa Timbulkan Instabilitas

Kompas.com - 03/02/2013, 10:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, komitmen untuk mengerahkan segala daya upaya dalam pemberantasan korupsi seharusnya justru menyatukan bangsa. Komentar-komentar yang tidak perlu mengenai hal-hal di luar itu justru berpotensi memecah-belah integrasi kita.

"Hendaknya setiap kita mampu menahan diri untuk tidak saling menyerang dan mendiskreditkan pihak lain dalam menanggapi kasus-kasus yang ditangani KPK," kata Lukman kepada Tribunnews.com, Minggu (3/2/2013).

Menurut Lukman, pihak yang berperkara sebaiknya mengikuti dan mencermati saja prosesnya sampai dengan saatnya pembelaan dan perlawanan itu dilakukan di pengadilan. Ia berharap agar semua pihak menghindari upaya memperkeruh suasana dengan melempar tuduhan yang bisa menimbulkan fitnah.

Ia menambahkan, KPK harus terus didukung dalam pemberantasan korupsi terhadap siapa pun juga. Oleh karena itu, segenap penduduk Indonesi diminta untuk menjaga independensi dan imparsialitas KPK.

"Tuduhan tanpa disertai bukti bahwa KPK dijadikan alat pihak-pihak tertentu atau apalagi yang langsung melakukan konspirasi tertentu hendaknya diakhiri," ujarnya.

Terkait pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta yang menyebutkan ada konspirasi besar dalam penangkapan eks Presiden PKS Lufthi Hasan Ishaaq terkait kasus suap daging impor, Lukman menilai bahwa pernyataan itu sebaiknya tidak diekspos di depan publik. Menurut Lukman, tuduhan seperti itu justru dapat menimbulkan instabilitas nasional.

"Kalau memang ada bukti, bawa saja ke proses hukum tanpa menimbulkan kegaduhan yang tak perlu. Kalau tidak, ya sebaiknya menahan diri," kata dia. Lukman menyatakan, masih banyak agenda nasional yang lebih membutuhkan perhatian, energi, dan sinergi untuk segera diselesaikan.

Dalam pidato politik pertama setelah ditetapkan sebagai presiden baru PKS, Anis menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Luthfi Hasan adalah bagian dari konspirasi besar yang ingin menghancurkan PKS.

"Saya tidak mau memikirkan itu lagi. Sekarang saya mau mengurus diri saya dulu dan partai saya untuk berbenah dulu. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang kepada saya, tapi saya lebih peduli apa yang saya lakukan," ujar Anis, Sabtu (2/2/2013), di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Menurut Anis, fokus utamanya saat ini adalah menjaga moral kader PKS. Ia menyatakan, PKS akan menyerahkan kasus Luthfi Hasan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum. Anis juga melarang semua pengurus PKS untuk terlibat membicarakan masalah ini. (Hasanudin Aco)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com