Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Berburu Rumah Susun

Kompas.com - 05/02/2013, 03:29 WIB

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta Novizal mengatakan, saat ini tersisa 300 unit di Rusunawa Marunda, yakni Blok 9, 10, dan 11 Kluster B. Kondisinya masih belum tersedia aliran listrik dan layanan air bersih.

”Namun, kami tetap menawarkan ke korban banjir jika mereka tetap membutuhkan. Kami akan memperbaiki seluruh sarana rumah susun setelah APBD disahkan,” tuturnya.

Novizal menyebutkan, penghuni rumah susun saat ini terdiri dari 700 keluarga nonkorban banjir dan 500 keluarga korban banjir di sekitar Waduk Pluit. Pendaftaran warga yang ingin menghuni rumah susun terus dibuka. Jika kapasitas rumah susun tak mampu menampung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan rumah susun di Pulogebang, Jakarta Timur.

Terkait itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, perbaikan blok-blok Rusunawa Marunda yang rusak bakal selesai pada pertengahan tahun 2013. Jokowi membenarkan telah ada serah terima dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada Pemprov DKI atas Kluster C Rusunawa Marunda.

”Benar sudah diserahkan, tetapi kondisinya hilang semua pintu, jendela, dan kabel listrik. Bahkan, ada bangunan yang kondisinya sudah tertutup semak-semak. Kami perbaiki dulu, baru diisi,” kata Jokowi di Balaikota, Senin.

Selama 5-7 tahun, blok-blok di Rusunawa Marunda itu mangkrak. Untuk memperbaiki semuanya, termasuk mengalirkan listrik dan air, Jokowi memperkirakan Pemprov DKI bakal mengeluarkan dana hingga Rp 15 miliar.

Menurut Jokowi, perbaikan mendesak dilakukan mengingat minat masyarakat menempati Rusunawa Marunda tinggi. Kendati demikian, prioritas untuk tinggal di rumah susun diberikan kepada warga di sekitar Waduk Pluit dan warga korban banjir.

Alih sewa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI bakal segera membuat pengelolaan rumah susun menjadi badan layanan umum daerah.

”Yang pasti rusun itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan tentu tidak punya mobil. Kalau ada yang punya mobil, akan dikenai biaya parkir yang mahal sekali, misalnya sampai Rp 1 juta per bulan. Kalau tidak mau bayar segitu, jangan tinggal di rusun,” kata Basuki.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com