Penanganan Krisis Tak Serius

Pengambilalihan ini, kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, akan mempermudah perubahan kontrak kerja sama dengan operator.

Keputusan Pemprov DKI tidak memasukkan persoalan krisis air bersih, kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto, merupakan tindakan gegabah. Persoalan itu seharusnya menjadi perhatian serius sebelum masalah tersebut semakin menyulitkan publik.

Dampak yang dirasakan saat ini akibat krisis air adalah kerusakan ekologi yang semakin buruk. Bahkan, krisis air di Jakarta ini bisa membelit keuangan daerah karena selisih biaya operasional dengan water charge (imbalan) yang diklaim operator ditanggung PAM Jaya.

Per Oktober 2012, utang PAM Jaya kepada operator sudah mencapai Rp 573 miliar. Nilai ini akan semakin membengkak karena setiap enam bulan sekali imbalannya meningkat. ”Saya setuju, persoalan ini harus segera diselesaikan,” kata Sayogo.

Wilayah sekitar

Kondisi setali tiga uang juga dirasakan wilayah sekitar Jakarta. Pemkot Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Pemkot Bekasi tidak memiliki langkah strategis. Apabila persoalan ini terus dibiarkan, tidak mustahil lahir konflik horizontal antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan wilayah sekitarnya memperebutkan sumber air baku yang sama. Saat ini pun konflik itu sudah terjadi, khususnya di wilayah Tarum Barat, Bekasi.

Apabila volume air meningkat dan menimbulkan dampak banjir, warga Bekasi terganggu kepentingannya. Mereka akan meminta agar bendung Bekasi dibuka sehingga dampaknya air baku yang seharusnya mengalir ke Jakarta terbuang ke laut.

Kondisi ini sudah terjadi pada banjir 18 Januari, yang menimpa wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya.

Rencana gagal

Di sisi lain berbagai rencana untuk meningkatkan volume air baku banyak yang tidak terealisasi. Tahun 1990-an, pemerintah berencana membangun Bendungan Karian di Serang, Banten, untuk memenuhi kebutuhan air bersih 3-4 juta warga di Tangerang dan DKI Jakarta.

”Tujuannya untuk memasok air dari barat DKI Jakarta. Kalau dari arah timur dipasok dari Jatiluhur. Sebagian besar pasokan air Bendungan Karian memang direncanakan untuk Jakarta, tetapi sampai saat ini belum terealisasi,” tutur pemerhati PDAM, Chusfani Kartadikaria.

Di Bekasi, pipa-pipa PDAM baru menjangkau 906.000 jiwa dari 4,96 juta jiwa (18 persen). Sementara itu, sebanyak 4,05 juta jiwa mengandalkan air hujan, sumur, sungai, danau, situ, dan saluran yang rentan tercemar. Ketika sumber air ini kering karena kemarau, warga mengandalkan bantuan pemerintah, PDAM, atau membeli dari pedagang.

Di Tangerang Selatan, sebagian besar warga masih mengandalkan air tanah.(MKN/RAY/PIN/GAL/BRO/NDY)