Pemerintah Minta Penghapusan KRL Ekonomi Ditunda

Tarif KRL AC naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 7.500- Rp 9.000 per perjalanan. Bila dipaksa tetap disubsidi, aturannya harus diganti. ”Lagi pula, layanan KRL ekonomi merupakan kontrak penugasan dari Kementerian Perhubungan kepada PT KAI, padahal tahun ini penugasan itu belum ada,” kata Jonan.

Tidak manusiawi

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mendukung penghapusan KRL ekonomi karena armada yang digunakan sudah tidak manusiawi lagi. Deputi V UKP4 T Nirarta Samadhi mengatakan, penghapusan KRL ekonomi ini akan menyisakan satu kelas KRL, yakni KRL commuter line.

Persoalan akan muncul bagi penumpang yang selama ini memanfaatkan tarif KRL ekonomi bersubsidi. Harga tiket KRL ekonomi hanya 25 persen dari tarif KRL nonsubsidi. ”PSO yang berlaku saat ini belum sempurna karena belum diikuti dengan perhitungan pembayaran infrastructure maintenance and operation (IMO) dan track access charge (TAC),” kata Nirarta.

Berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2012, IMO dibayarkan pemerintah kepada PT KAI. Adapun TAC dibayarkan PT KAI kepada pemerintah selaku pemilik prasarana. Sebelum ada Perpres, IMO dan TAC selalu dianggap impas. Padahal, PT KAI menghitung pengeluaran IMO Rp 1,5 triliun per tahun. Beban ini turut memengaruhi perhitungan biaya yang ditanggung PT KAI dan berimbas pada harga tiket.

Nirarta optimistis tiket KRL bisa bergeser ke angka yang baik secara bisnis dan pelayanan setelah IMO, TAC, dan PSO diterapkan secara benar. Besaran IMO tengah diupayakan masuk dalam APBN Perubahan 2013.

Saat ini, UKP4 bersama sejumlah pihak tengah memperhitungkan mekanisme pencairan IMO agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. (NEL/BRO/ARN/ART/AST)