Minim Anggaran Kesehatan Aceh untuk Pencegahan

BANDA ACEH, KOMPAS.com -- Anggaran kesehatan di Aceh selama ini masih bertumpu pada belanja kuratif (penyembuhan) dari pada preventif (pencegahan). Diharapkan ke depan, upaya preventif maupun promotif mendapat porsi penganggaran yang lebih besar.

Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Public Expenditure Analysis & Capacity Strengthening Program (PECAPP), Rachmad Suhanda, dalam diskusi publik membahas hasil analisis Anggaran Aceh 2007-2012 bidang kesehatan di Banda Aceh, Selasa (2/4/2013). Diskusi difasilitasi oleh PECCAP, bagian dari program CPDA - Bank Dunia.

Rahmad mengatakan, besarnya belanja kuratif dikhawatirkan akan membuat beban anggaran semakin berat dalam jangka panjang. Karena sebenarnya upaya preventif atau penyembuhan lebih murah daripada pengobatan.

Belanja kuratif, kata Rahmad, mendapat anggaran yang besar dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2012, anggaran kesehatan untuk upaya kuratif mencapai 64 persen dari total anggaran Provinsi Aceh bidang kesehatan yang mencapai Rp 931 miliar. Sedangkan untuk preventif hanya 4 persen.

Tren membesarnya upaya kuratif dimulai sejak 2010, saat program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dimulai. Sebelumnya, pada tahun 2007, anggaran kesehatan untuk kuratif hanya 37 persen. Anggaran untuk preventif di Provinsi Aceh hingga tahun 2012, masih jauh di bawah angka survei sebesar 30 persen, seperti yang dipublikasikan oleh Pusdiklat Aparatur Kementerian Kesehatan.

Rachmad mengemukakan, berdasarkan kajian PECAPP, setiap tahun belanja kesehatan di Aceh cenderung meningkat. Tahun 2012, jumlah belanja kesehatan seluruh Aceh (provinsi dan kabupaten/kota) meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2005. "Ini membuktikan pemerintah di Aceh punya perhatian besar terhadap sektor kesehatan," ujarnya.

Besarnya anggaran ini masih belum disertai pencapaian beberapa indikator kesehatan yang lebih baik. Beberapa tantangan sektor kesehatan di antaranya angka kematian ibu masih tinggi di mana pada tahun 2011 tercatat 158 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Sementara nasional menargetkan 112 per 100.000 KH pada tahun 2014. Masalah lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta sumberdaya tenaga kesehatan yang belum mencukupi dan terdistribusi secara merata di Aceh.

Sarana puskesmas di Aceh dinilai sudah mencukupi, dengan rasio satu berbanding 14.000 penduduk, sementara target nasional hanya 1:30.000 penduduk. Tetapi rasio dokter di Aceh masih berada di bawah target nasional, yaitu 1:4.000 penduduk, sementara target nasional 1:2.500 penduduk.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, M Yani mengatakan, meski anggaran preventif lebih kecil dibandingkan kuratif, pihaknya berusaha maksimal untuk melakukan upaya preventif dan promosi kesehatan lebih optimal. "Kami sudah meminta kabupaten/kota untuk memperhatikan upaya preventif ini," katanya.