Susno Dieksekusi, Yusril Enggan Bicarakan Nasib "Pencalegan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai terlalu jauh membicarakan soal nasib pencalonan anggota legislatif mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji. Hal ini menyusul eksekusi yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap Susno pada pagi ini.

"Itu nanti saja. Terlalu jauh bicara soal pencalegan karena kita belum tahu apa yang terjadi di sana?" tukas Yusril singkat saat ditanyakan soal nasib pencalegan Susno di PBB, Rabu (24/4/2013).

Tim Kejaksaan Agung pagi ini mendatangi kediaman Susno di Kawasan Dago Pakar Bandung, Jawa Barat untuk melakukan eksekusi. Susno menolak dengan alasan eksekusi atas dirinya tidak memiliki dasar hukum.

Eksekusi dilakukan terkait ditolaknya kasasi yang diajukan Susno dalam perkara kasus korupsi PT Salmah Arowana dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Dengan putusan ini, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Selain hukuman penjara, hakim juga  mewajibkan Susno membayar denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara. Susno, kata para hakim, terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana. Susno menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.

Para hakim juga menilai bahwa dari fakta dalam persidangan terbukti bahwa Susno memangkas dana hibah untuk pengamanan Pilkada Jawa Barat. Dana itu dipakai bersama-sama dengan sejumlah orang yang juga diadili dalam kasus ini.

Susno berpendapat, dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan. Pertama, dia menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasinya tidak mencantumkan perintah penahanan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan MA hanya tertulis menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.

Alasan kedua, Susno menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sederet argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai.